Bisnis.com, JAKARTA--Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan akan terus ditingkatkan seiring dengan maraknya penemuan obat dan makanan ilegal meningkat. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN dan juga pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Roy Sparringa, mengatakan untuk menghadapi MEA, ia ingin industri farmasi dan makanan yang bergerak di industri kecil menengah bisa bersaing dengan produk negara lain.
"Yang paling penting adalah produk yang bisa terjamin kemanan, manfaat, dan mutunya," kata Roy Sparringa saat ditemui di acara konfereni pers Kinerja BPOM 2015 dan Outlook 2016 pada Selasa, (12/1/2016).
Menurutnya, yang paling diantisipasi adalah produk-produk ileal yang merajalela. Dalam pengawasan intens yang dilakukan pada Juni hingga Juli 2015 (menjelang Ramdhan dan Idhul Fitri) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menciduk kosmetik ilegal sejumlah 908.916 kosmetik tanpa izin edar dan kosmetik mengandung bahan berbahaya.
Sedangkan untuk pangan, BPOM menemukan 1.053.402 produk pangan tanpa izin edar, rusak, dan kadaluarsa. Pelanggaran yang ditemukan sepanjan 2015 ini nilaunya mencapai Rp30 miliar.
Selain itu, sistem elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada program JKN diterapkan melalui sistem e-registration sehingga memudahkan obat generik mendaftarkan produknya.
Namun, ia khawatir jika perusahaan farmasi terlalu mengejar volume akan menurunkan kualitas dari produk obat. Dalam waktu dekat BPOM akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepala Polri.
