Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai pemerintah daerah harus memiliki target pembangunan yang terarah pada penyerapan anggaran di tahun ini.
Dengan fleksibilitas fiskal, setiap dana yang dikeluarkan mesti memiliki tujuan bagi pertumbuhan ekonomi.
Saat ini, fleksibilitas fiskal hanya terdapat pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang 70%-80% di antaranya habis untuk pembiayaan birokrasi terutama gaji pegawai pemerintah. Dia menuturkan penghabisan DAU itu tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Yang diharapkan sebenarnya DAK [Dana Alokasi Khusus] dan dana desa. Mestinya kalau ini diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi daerah harus ada fleksibilitas,” ujarnya, Minggu (10/1/2016).
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Dana Desa sekitar Rp46,9 triliun dari APBN. Nantinya, masing-masing desa akan menerima sekitar Rp800 juta. Jumlah ini meningkat dibanding 2015 yang dicairkan mencapai Rp20,76 triliun.
“Jadi misalkan dapat DAK sekian dan DAU sekian miliar untuk pembiayaan pembangunan apa, harus ada outcome-nya apakah dapat pengangguran berapa, kemiskinan berapa, proyek dalam bentuk apa,” imbuh Enny.
Sebelumnya, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengatakan Presiden akan mendorong kepala daerah dan bupati/wali kota secara langsung.
Pada awal tahun ini, dia menyebutkan beberapa kementerian telah melakukan lelang pengadaan di LKPP seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan.
“Saya minta bantuan Presiden supaya mendesak yang lain. Kalau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa, yang lain bisa dong dan terutama daerah,” katanya.
