Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta Presiden Joko Widodo membuat penilaian kuantitatif atas Instruksi Presiden No. 12/2015 tentang Peningkatan Daya Saing Industri, Kemandirian Industri, dan Kepastian Usaha kepada kementerian dan lembaga yang ditugaskan.
Anton J. Supit, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan inpres yang positif untuk meningkatkan daya saing dan memenangi pasar bebas dunia ini harus dapat mengukur dan memonitoring kinerja kementerian dan lembaga teknis.
“Kalau hanya sekadar instruksi tidak akan ada pengaruhnya. Ukurannya jangan kualitatif, tetapi kuantitatif dan harus ada yang mengawasi. Selama ini yang menjadi masalah utamanya berada pada tataran implementasi kebijakan,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (10/1/2016).
Menurutnya, untuk memenangi persaingan global, inpres ini harus mampu mewujudkan 12 pilar yang dirangkum oleh World Economic Forum seperti institusi, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan dasar dan lainnya.
Anton menilai kinerja institusi yang tercantum dalam inpres, yakni seluruh menteri kabinet, Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian, Gubernur dan Bupati/Wali kota hingga kini masih lemah.
Lembaga yang mendukung penguatan daya saing industri, tuturnya, hanya Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui perbaikan perizinan. Namun, perbaikan perizinan hanya berlangsung di level pusat, belum turun hingga ke daerah.
Institusi lain yang menjadi sorotan pengusaha, lanjutnya, adalah Kepolisian. Sejumlah oknum Kepolisian di daerah sering kali menyulitkan pengusaha dalam beraktivitas. Gangguan yang dilakukan merusak iklim investasi di Tanah Air.
“Contoh riil adalah pada Natal kemarin saya ditelepon pengusaha asing yang mengadu kontainernya ditahan aparat Kepolisian. Padahal sesuai regulasi ekspor yang berlaku tidak menyalahi aturan,” tuturnya.
Oleh karena itu, tuturnya, melalui inpres ini presiden harus meminta penjabaran program yang akan dilaksanakan K/L dalam meningkatkan daya saing industri. Sering kali masalah timbul di Indonesia karena kesalahan interpretasi kebijakan.
Melalui inpres ini, terdapat lima instruksi yang harus dilakukan oleh K/L. Beberapa instruksi seperti memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri atau utilisasi kapasitas industri, menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen dengan menghapus tambahan beban regulasi.
Presiden juga meminta seluruh bawahannya untuk menciptakan inisiatif baru agar industri mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor.
Selain itu, presiden juga meminta seluruh bawahannya melakukan pengawasan, pengamanan dan kenyamanan, serta memberantas pemerasan dan pungutan liar.
Inpres yang disahkan pada Desember 2015 juga meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membentuk satuan tugas untuk pelaksanaan deregulasi yang melibatkan K/L, pelaku usaha, dan pihak lainnya.
Sementara itu, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diminta mengoordinasikan upaya peningkatan keamanan dan penyelesaian gangguan keamanan terhadap dunia usaha.
