Bisnis.com, JAKARTA - Tahun 2016 tentu akan membawa peluang dan tantangan, termasuk bagi usaha kecil dan menengah. alah satu peluang terbesar bagi sektor ini adalah implementasi Masyarakat Ekonomi Asean.
Dari aspek pasar, pelaksanaan pasar tunggal di kawasan Asean tentu menjadi peluang bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), karena ada pasar yang sangat menjanjikan. Namun, di sisi lain, tidak dapat dipungkiri pasar yang besar ini akan berbalik menjadi ancaman, jika tidak didukung oleh persiapan diri yang maksimal.
Produk sejenis dari negara lain bisa saja membanjiri pasar domestik, dan lantas menggerus pasar produk domestik.
Ketua bidang UKM dan IKM Asosiasi Pengusaha Indonesia Nina Tursinah menyebutkan jika pelaku usaha mampu menyiasatinya dengan baik, MEA dan perkembangan ekonomi pada 2016 akan menjadi sebuah momentum yang luar biasa.
Nina memandang penerapan MEA ibarat suatu barter bisnis dengan negara lain, di mana para pelaku usaha baik di dalam maupun di luar negeri dapat saling merebut pasar. Kondisi ini, menurutnya, harus dapat ditangkap dengan baik. Jika tidak dapat menangkap peluang dari situasi tersebut, pelaku UKM akan dirugikan.
Ada tambahan pasar yang cukup besar yang dapat direbut oleh pelaku usaha dalam negeri. Di sisi lain, pasar domestik yakni seluruh penduduk Indonesia juga harus tetap dipertahankan oleh pelaku usaha lokal.
“Harus tetap optimistis dan pandai-pandai menyaring informasi. Jadi pelaku usaha harus mempersiapkan diri supaya bisa siap tempur dan bersaing untuk merebut pasar. Memang tidak mungkin tidak ada kesulitan. Akan tetapi, sebagai orang bisnis, hal ini harus dihadapi,” katanya.
Pada tahun ini, Nina memperkirakan masih ada dampak pelemahan perekonomian dari 2015 yang efeknya masih terasa. Namun, pelaku usaha harus tetap fokus agar dapat menghadapi MEA.
Nina mengakui produk dari dalam negeri memang akan sulit bersaing dari segi harga dengan produk asing. Namun, agar dapat bersaing, pelaku UKM bisa melakukan sejumlah strategi. Salah satu yang dapat dilakukan adalah mencari produk yang unik dan dengan tampilan yang menarik.
Hal ini berlaku dalam ber-bagai bidang usaha, misalnya dalam industri kreatif, kuliner, fesyen, dan lain-lain. Dia menilai industri kreatif akan menjadi salah satu produk yang diunggulkan oleh Indonesia.
Menurut Nina, pelaku usaha Indonesia tidak kalah dalam dalam segi kreativitas dan keunggulan kualitas. Agar lebih unik, pelaku usaha dapat membuat produk yang memiliki nilai budaya. Misalnya, mengombinasikan bahan kulit dengan anyaman untuk membuat tas etnik yang unik.
“Jika setiap provinsi di Indonesia mampu membuat produk yang unik dan tidak ada di tempat lain, tentunya ini akan menjadi nilai jual yang sulit ditandingi oleh produk dari asing,” tuturnya.
Bidang usaha lain yang dapat diandalkan pelaku usaha lokal untuk bersaing di era MEA adalah kuliner. Indonesia kaya akan ratusan kuli-ner khas sebagai produk budaya dari ratusan suku yang mendiami Nusantara.
Kekayaan kuliner ini perlu dieksplorasi dan dipertahankan. Resep-resep tradisional tersebut bisa dibanggakan sebagai potensi bisnis yang mampu memiliki nilai jual tinggi. Bahkan, menurut Nina, masyarakat Indonesia pada dasarnya lebih suka dengan makanan Indonesia yang sudah lebih akrab di lidahnya.
Selain kuliner dan industri kreatif, bidang usaha lain yang dipastikan akan mendapatkan peluang besar dari MEA adalah usaha yang berkaitan dengan pariwisata. Pelaku usaha di bidang pariwisata dapat bersinergi dengan pelaku UKM untuk mengangkat produk-produk lokal yang memiliki nilai budaya tinggi. Misalnya, produk sarung.
Nina menyebutkan saat ini pihaknya tengah mendorong pengembangan sarung menjadi sebuah industri sehingga dapat diproduksi secara massal. Sarung, lazimnya hanya dipakai untuk ke masjid atau di rumah. Akan tetapi, kata Nina, masing-masing provinsi di Indonesia pada dasarnya memiliki produk sarung dengan keunikan tersendiri yang masih belum dieksplorasi.
“Jadi tidak hanya untuk pakaian tetapi bisa juga untuk home decoration atau hotel decoration yang dapat dipakai di hotel-hotel bintang tiga, mulai dari sandal hotel hingga pernik-pernik dari bahan bernuansa sarung. Ini kan bisa menjadi salah satu cara menarik wisatawan,” tambahnya.
PERAN PEMERINTAH
Hanya saja, berbagai upaya untuk menciptakan UKM yang berkembang dan berdaya saing tidak bisa hanya diserahkan kepada kalangan pelaku usaha saja. Tak bisa dipungkiri, pemerintah tentunya memiliki peran yang sangat besar untuk mendukung terciptanya iklim usaha yang baik.
Pemerintah perlu memberikan stimulus untuk mengatasi tantangan yang selama ini menghambat dunia usaha. Nina memetakan ada tiga tantangan terbesar IKM di Indonesia.
Pertama, akses pembiayaan. Persoalan permodalan dan pembia-yaan menjadi salah satu hambatan yang jamak ditemui seluruh pelaku usaha. Ketiadaan modal membuat pelaku usaha sulit untuk naik kelas atau menambah kapasitas produksi.
Penurunan suku bunga KUR dari 22% menjadi 12% tentunya akan menjadi peluang besar yang dapat menyegarkan dunia usaha. Efek dari kebijakan tersebut diperkirakan akan semakin terasa dalam 2016.
Namun, menurut Nina, pemerintah perlu merealisasikan janjinya untuk menurunkan KUR menjadi 9% pada awal 2016 agar dunia usaha semakin bergairah. “Bahkan kalau bisa, harapannya seperti negara lain di mana suku bunganya hanya 4%,” kata dia.
Kedua, akses pasar. Meskipun potensi pasar dalam negeri pada dasarnya amat besar, banyak pelaku usaha yang tidak dapat memasarkan produknya dengan optimal. Sistem pemasaran yang tidak efektif serta ongkos logistik yang tinggi menjadi salah satu kendalanya.
Produk UKM sulit menjangkau pasar ritel modern bukan karena tidak mampu membuat produk berkualitas. Yang sering terjadi, banyak produk UKM yang punya kualitas layak untuk dipasarkan di pasar modern tetapi tidak bisa memenuhi kapasitas produksi yang stabil.
Untuk mengatasi masalah ini, Nina menyarankan agar UKM yang sudah mandiri dapat bersinergi dengan pelaku usaha pemula atau pemodal kecil.
Ketiga, penyediaan bahan baku. Seperti halnya pemasaran, penyediaan bahan baku juga menjadi kendala terbesar pelaku usaha. Mereka sulit mendapatkan bahan baku dengan harga terjangkau. Pelaku UKM biasanya mencari bahan baku dalam jumlah kecil atau sedang karena keterbatasan modalnya.
Oleh karena itu, Nina menyarankan pemerintah membangun suatu BUMN atau perusahaan yang khusus mengatur suplai bahan baku untuk segala macam industri kecil dan menengah. Agar penyalurannya lebih mudah dan merata, perlu dibuat sentra-sentra bahan baku di Indonesia bagian barat, tengah dan timur. ()
