Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Daerah tidak akan leluasa lagi menyimpan dana anggaran daerah di Bank Pembangunan Daerah.
Presiden Joko Widodo menegaskan akan terus memantau realisasi belanja pemerintah daerah, termasuk modus menumpuk uang di BPD.
Di sela-sela penyerahan DIPA 2016, Presiden Jokowi mengatakan APBN 2016 yang dialokasikan ke daerah dalam bentuk transfer daerah dan dana desa mencapai Rp770,2 triliun, terdiri atas dana perimbangan Rp700,4 triliun, dana insentif daerah Rp5 triliun, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogya Rp17,8 triliun, dan dan dana desa Rp47 triliun.
Jokowi menegaskan para menteri, gubernur, bupati, wali kota harus memastikan anggaran negara yang dialokasikan ke daerah dibelanjakan dengan tepat sasaran dan berdampak pada rakyat.
"Mengingat besarnya dana APBN yang diguankan dan dikelola daerah, saya minta kepada kepala daerah agar sungguh-sungguh dan memastikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat berjalan sesegera mungkin, sejak awal tahun anggaran. Ini saya ulang, supaya perekonomian di daerah bisa bergerak lebih cepat," tuturnya di Istana Negara, Senin (14/12/2015).
Presiden meminta jajaran pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas belanja daerah dengan menjaga transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. Jokowi berharap dana transfer daerah dan dana desa dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat.
"Saya juga meminta agar APBD dapat disahkan tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan di daerah yang bersumber dari APBD dapat segera berjalan," tuturnya.
Lebih lanjut, Jokowi menginstruksikan daerah untuk melakukan percepatan deregulasi dan debirokratisasi daerah dengan memangkas semua kendala administratif prosedural dan birokrasi yang berbelit-belit. Jokowi mengatakan akan terus memantau realisasi deregulasi dan belanja di level daerah.
"Ini akan saya pantau terus karena setiap hari saya memantau daerah mana yang serapannya masih kecil, daerah mana yang menumpuk uangnya di bank, di BPD, kelihatan semuanya. Jangan dipikir saya tidak bisa memantau. Bisa, sangat bisa," pungkas Kepala Negara.
