Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sektor Hulu & Hilir Kakao Mendesak Diperbaiki

Gabungan Petani Perkebunan Indonesia atau Gaperindo Jawa Barat meminta pemerintah segera membenahi perkebunan kakao mulai dari hulu hingga hilir agar mampu bersaing di level nasional maupun internasional.
Adi Ginanjar Maulana
Adi Ginanjar Maulana - Bisnis.com 30 November 2015  |  04:49 WIB
/Bisnis
/Bisnis

Bisnis.com, BANDUNG--Gabungan Petani Perkebunan Indonesia atau Gaperindo Jawa Barat meminta pemerintah segera membenahi perkebunan kakao mulai dari hulu hingga hilir agar mampu bersaing di level nasional maupun internasional.

Ketua Gaperindo Jabar Mulyadi Sukandar mengatakan di sektor hulu saat ini mayoritas pohon kakao di Jabar sudah berproduktivitas rendah akibat kondisi tanaman yang sudah tua.

Dia menyebutkan produktivitas kakao hanya di kisaran 500-700 kg per hektare (ha). Padahal idealnya produktivitas kakao bisa mencapai di atas 700 kg per ha.

Dengan demikian, perlu dilakukan peningkatan produktivitas baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pohon kakao dengan menggunakan benih bersertifikat.

"Hal ini mendesak direalisasikan mengingat komoditas kakao di Jabar berpotensi untuk dikembangkan," ujarnya kepada Bisnis.com, Minggu (29/11/2015).

Menurutnya, lahan perkebunan kakao yang harus dilakukan intensifikasi di Jabar sekitar 7.000 hektare (ha) terutama di Kabupaten Ciamis. Adapun, ekstensifikasi lahan perkebunan kakao di Jabar dapat dikembangkan di wilayah selatan antara lain Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

"Jumlah ini potensinya bisa dikembangkan hingga puluhan bahkan ratusan ribu ha.
Kakao Jabar kalau ada perhatian dari pemerintah mampu mengalahkan Sulawesi maupun Sumatra sebagai basis produksi terbesar saat ini," ujarnya.

Selanjutnya, di proses pascapanen pemerintah harus menggenjot fermentasi terhadap biji kakao. Sebab, selama ini petani masih enggan melakukan fermentasi kakao dengan alasan selisih harga yang tipis dengan biji asalan.

"Meskipun kuantitas banyak tapi kakao dalam negeri masih kalah bersaing dengan negara lain yang sudah melalui fermentasi. Bahkan kakao dari Indonesia menjadi campuran dari produk negara lain," ujarnya.

Soal pemasaran pemerintah harus memperbaiki tata niaga dengan menetapkan harga pokok pemerintah (HPP) untuk diserap industri pengolahan. Dengan proses kakao yang sudah difermentasi nantinya harus dibanderol mahal agar petani bisa meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, impor biji kakao pada 2014 109.400 ton, hal ini mengalami peningkatan dibanding dengan impor 2013 yang hanya 30.700 ton.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perkebunan industri kakao
Editor : Rustam Agus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top