Bisnis.com, JAKARTA— Proyek pembangunan jalan akses dan paralel perbatasan negara di Entikong, Kalimantan Barat, telah menunjukkan progres yang signifikan dan diyakini dapat rampung sepenuhnya dalam 1,5 tahun ke depan.
Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hediyanto W. Husaini mengungkapkan, selain memperlancar arus transportasi dan fungsi teknis lainnya, membangun infrastruktur di kawasan perbatasan juga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.
“Kita bertekad Indonesia membangun infrastruktur di kawasan perbatasan yang lebih baik dari Malaysia,” kata Hediyanto melalui siaran pers, Sabtu (28/11/2015).
Hal tersebut diungkapkannya saat meninjau kawasan perbatasan di Kalimantan Barat, Sabtu (28/11/2015). Dari hasil tinjauan tersebut, Kementerian PUPR melaporkan progres pembangunan infrastruktur pos lintas batas negara (PLBN) Entikong sepanjang 2015.
Di Entikong, untuk jalan akses, Kementerian PUPR melakukan peningkatan jalan dari Balai Karangan – Entikong sepanjang 21 km dari semula 2 lajur menjadi 4 lajur dengan lebar jalan masing-masing 7,5 meter dan median jalan 2 meter.
Entikong memiliki mobilitas yang cukup tinggi arusnya sehingga posisinya sangat penting. Pelebaran tahun ini dilaksanakan untuk 700 meter terlebih dahulu. Progres saat ini sudah mencapai 80% dan diperkirakan dapat diselesaikan di akhir Desember 2015.
“Tahun depan akan dilakukan paket yang lebih besar, secara bertahap dari batas negara sampai Balai Karangan bahkan selanjutnya 50 km dari PLBN ini,” katanya.
Untuk jalan paralel perbatasan ruas Santos – Merau sepanjang 3,75 km sudah mencapai 65%. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Jalan Nasional Batas Serawak – Entikong – Tanjung, Tasmono yang juga ditugasi untuk menangani jalan paralel perbatasan ruas Santos-Merau dan Balai Karangan – Senaning mengatakan dengan nilai kontrak Rp 27,9 miliar, pekerjaan harus selesai dalam 150 hari.
“Saat ini progress fisik mencapai 65% dan di akhir tahun kami rencakan selesai 100% dengan produk akhir lapisan aspal,” tutur Tasmono.
Jalan paralel perbatasan semula hanya mempunyai lebar 4 meter, sedangkan pekerjaan peningkatan jalan akan melebarkan jalan tersebut menjadi 6 meter dengan total kebutuhan lebar termasuk badan jalan yang bervariasi dari 11 – 20 meter.
Pembangunnan jalan ini juga memperhatikan ruang untuk saluran air, instalasi listrik dan utilitas lainnya.
Tasmono mengakui tidak terdapat kendala teknis yang signifikan, tetapi di awal pekerjaan pihaknya cukup intens dalam melakukan sosialisasi dan konsultasi publik untuk mencapai kesepakatan dengan masyarakat.
Namun, setelah memahami bahwa pembangunan jalan tersebut juga untuk memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa masing-masing desa saat ini permasalah lahan tidak lagi menjadi kendala.
Hal tersebut juga diakui oleh Wakil Direktur ZENI TNI AD Kolonel CZI M.Munib yang juga turut membantu untuk menembus jalan paralal perbatasan di beberapa titik di Kalimantan, bahwa setelah dilakukan pendekatan informal, masyarakat menyadari bahwa jalan tersebut nantinya sangat dibutuhkan dan akhirnya mendukung pembangunan jalan paralel tersebut.
“Jadi ini dilaksanakan oleh anggaran swakelola Kementerian PUPR, dalam melaksanakan swakelola tersebut sesuai aturan, Kementerian PUPR bisa menggandeng institusi pemerintah lainnya, dimana ZENI mewakili TNI AD melaksanakan pekerjaan tersebut karena memang kenyataannya banyak kendala di lapangan seperti pembebasan lahan yang ada maupun akses yang sulit ditembus,” tutur Munib.
