Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dan Korea Selatan sepakat menjalin kerja sama untuk berbagi pengalaman dalam mengembangkan dan membangun wilayah perdesaan.
Pihak Indonesia akan mencoba menerapkan konsep pembangunan perdesaan Saemaul Undong yang terbukti sukses memajukan perdesaan Korea Selatan.
Saemaul Undong adalah konsep gerakan mental Desa Membangun yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan konsep Saemaul Undong sejalan dengan semangat pemerintah untuk terus memajukan perekonomian wilayah perdesaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui partisipasi aktif masyarakat.
"Dalam Saemaul Undong, partisipasi masyarakat sangat menentukan proses pembangunan desa. Dalam hal ini, desa benar-benar menjadi subyek pembangunan. Hal ini sejalan dengan paradigma desa membangun yang diterapkan di Indonesia," kata Marwan Jafar dalam rilis yang diterima Bisnis.com, Jumat (27/11/2015).
Indonesia-Korsel juga menyepakati untuk mengembangkan konsep desa berbasis teknologi informasi - Information Network Village (Invil) - di beberapa desa yang akan menjadi proyek percontohan. Beberapa daerah di Indonesia yang akan menjadi sasaran program ini yakni Madura, Situbondo, Bondowoso, Garut, Sukabumi, serta Bantul dan Gunung Kidul yang sudah lebih dulu berjalan.
"Kementerian Interior Korsel berkomitmen mengajak beberapa perusahaan Korsel untuk mendukung program ini," ujarnya.
RI-Korsel Sepakat Bangun Desa Berbasis Konsep Saemaul Undong
Indonesia dan Korea Selatan sepakat menjalin kerja sama untuk berbagi pengalaman dalam mengembangkan dan membangun wilayah perdesaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Yusran Yunus
Editor : Linda Teti Silitonga
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
42 menit yang lalu
Target Harga ACES Jelang Rebranding Merek Baru
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
8 menit yang lalu
KPPOD: Pajak PBB-P2 hingga BPHTB Bebani Daerah
40 menit yang lalu
Pilkada 2024, Ekonom Wanti-Wanti Dampak Negatif ke Pembangunan
58 menit yang lalu