Bisnis.com, JAKARTA --Pendanaan energi kotor ini pun terjadi di Tanah Air. Laporan itu juga menelanjangi sedikitnya sepuluh bank yang terdiri dari lembaga keuangan asing dan domestik, ikut membiayai energi kotor sepanjang 2009—2014. Totalnya mencapai US$181,41 miliar.
Penelitian itu menemukan lima lembaga keuangan asing dan lima bank domestik mencatatkan pertumbuhan pembiayaan di sektor energi kotor berkisar pada 73%—100%. Mereka adalah Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial, HSBC, PT Bank Mandiri Tbk, OCBC, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, CIMB Group, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Panin Tbk. Masalah alokasi memang jadi perkara penting. Pembiayaan energi terbarukan macam turbin angin, tenaga surya, panas bumi dan hidro, dari bank-bank tersebut hanya tumbuh sekitar 1%—2%.
“Indonesia masih menjadi incaran teknologi batu bara, padahal teknologi itu kotor,” kata Rotua Tampubolon, Koordinator Koalisi ResponsiBank Indonesia.
Rekomendasi laporan tersebut meminta perbankan mulai mengurangi porsi pembiayaan mereka di sektor energi kotor, dimulai dari batu bara. Apalagi, kedua negara raksasa, Amerika Serikat dan China, mulai menutup pembangkit listrik berbasis batu bara di negara masing-masing.
Selain itu, juga mengurangi ketergantungan terhadap impor energi batu hitam itu, dalam rangka mengurangi efek pemanasan global. FFGI dan Bank Track juga meminta agar lembaga keuangan tersebut mempublikasikan investasinya—pembiayaan langsung, jaminan obligasi serta layanan keuangan lainnya—untuk setiap jenis sektor energi yang dibiayai.
Masalah ini membuat saya membaca kembali surat para petani untuk Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe.
Surat tersebut tak hanya dari petani dari Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, macam Cayadi. Namun juga datang dari kelompok petani di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, serta Kabupaten Jepara—yang telah lebih dulu memiliki PLTU.
Mereka minta pemerintah Jepang menyetop semua pembiayaan proyek batu bara di Indonesia. Operasi pembangkit listrik tersebut, kata warga, telah mempengaruhi kehidupan mereka. Baik para petani maupun nelayan. Pemerintah Jepang juga didesak merilis kebijakan yang lebih menopang pembiayaan energi terbarukan di Tanah Air.
“Berhentilah membuat keuntungan dengan menyebabkan penderitaan orang-orang di Indonesia,” demikian isi surat tersebut.
Usai membacanya, saya mengingat kembali Kornelis Anto dari Lembor. Ada topi Rea dan baju Songke yang dipakainya saat Panen Raya tiba. Di suatu siang, pertengahan November lalu.
