Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah perlu membuat strategi khusus untuk mengatasi persoalan lahan, jika ingin mengembangkan kawasan industri tertentu untuk industri garam demi mengejar target swasembada garam.
Sudarto, Kepala Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri yang juga inventor dari teknologi isolator untuk produksi garam, mengatakan bahwa dalam penyusunan peta jalan swasembada garam, persolan lahan masih sering dihadapi oleh investor. Menurutnya, perlu ada promosi bisnis yang dilakukan untuk menarik minat investor.
“Harus ada kebijakan segera oleh pemerintah daerah untuk membuat promosi bisnis dengan calon investor. Juga harus diperhatikan infrastuktur kelayakan distribusinya juga, untuk IKM [industri kecil dan menengah],” ujarnya, Selasa (17/11/2015).
Dia menjelaskan bahwa untuk mengembangkan wilayah potensial untuk dijadikan kawasan industri garam yakni di Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan, perlu ada sebuah peta jalan yang menjadi sebuah kebijakan bersama dalam jangka panjang.
Presiden Direktur PT Cheetham Garam Indonesia Arthur Tanudjaja mengamini bahwa persoalan lahan kerap membuat investor bingung. Bukan hanya terkait lokasi dan legalitas, namun juga dengan adanya faktor kultur dan komunikasi dengan masyarakat maupun pemerintah daerah. Menurutnya, jika dibandingkan dengan negara Asean lainnya, Indonesia masih cukup tertinggal.
“Di Indonesia itu bahas garam seperti never ending story. Di Vietnam itu sangat agresif, dengan infrastruktur yang sangat detail. Selain itu tidak terlalu banyak kementerian atau lembaga yang terlibat sehingga tidak ribet,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pemerintah perlu menentukan fokus dalam peta jalan swasembada garam yang akan disusun, apakah untuk mengejar kualitas atau kuantitas.
