Bisnis.com, BANDUNG - Kalangan petani di Jawa Barat meminta pemerintah setempat untuk mewaspadai kelangkaan pupuk bersubsidi menyusul musim tanam sudah dimulai seiring memasuki awal musim penghujan.
Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar Entang Sastraatmadja menyatakan memasuki awal musim penghujan dipastikan petani memerlukan pasokan pupuk lebih banyak untuk pertanian mereka.
Menurutnya, agar ketersediaan pupuk maksimal, diperlukan pengawasan yang lebih ketat di lapangan.
"Rencana defitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi yang disusun di tingkat kabupaten/kota harus sesuai dengan peruntukannya," ujarnya, Rabu (11/11/2015).
Dia menjelaskan RDKK tersebut harus disusun sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga perhitungan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani bisa tepat sasaran.
"Nanti bupati/wali kota menetapkan rekomendasi kebutuhan kepada gubernur untuk dibuat SK. Jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan," tegasnya.
Kendati demikian, Entang menilai kelangkaan pupuk bersubsidi biasanya terjadi karena adanya permainan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Apabila RDKK sesuai peruntukannya, bisa dipastikan tidak akan ada kelangkaan pada pupuk bersubsidi.
"Di sini juga pemerintah kabupaten/kota perlu menerbitkan peraturan daerah tentang Pendistribusian Pupuk Bersubsidi mengingat banyaknya dugaan penyelewengan di lapangan," ungkapnya.
Selama ini pendistribusian pupuk bersubsidi hanya merujuk pada surat keputusan (SK) Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
Dengan demikian, ujarnya, pendistribusian pupuk seringkali disalahgunakan di lapangan, akibat tidak adanya peraturan daerah yang memperkuat SK tersebut.
Dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Produsen dan Pengecer Pupuk Jabar R. Adang Hery Pratidy menilai kelangkaan pupuk merupakan penyakit yang kerap terjadi saat dibutuhkan petani, karena terlalu banyak pihak yang bermain.
Pada prinsipnya, petani hanya meminta pupuk tersedia dengan harga wajar agar produksinya berjalan terus.
"Negara seperti Thalaind, Vietnam dan China pun sudah tidak memberikan subsidi pupuk kepada petaninya. Tapi, negara-negara tersebut tingkat produktivitas pertaniannya sangat tinggi," ujarnya.
