Penyimpangan Barang dan Jasa Terbanyak di Kementerian Perhubungan

Bisnis.com, JAKARTA ---  Pengadaan barang dan jasa merupakan temuan penyimpangan paling banyak di lingkungan Kementerian Perhubungan, kata Inspektur Jenderal Kemenhub Chris Kuntadi.

"Paling banyak pengadaan barang dan jasa, tapi masih di bawah satu persen," kata Chris di sela-sela seminar yang bertajuk "Peran APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) dalam Pengendalian Kecurangan" sekaligus peluncuran buku "Sikencur (sistem pengendali kecurangan) menata birokrasi bebas korupsi" di Jakarta, Senin (2/11/2015).

Chris mencontohkan penyimpangan pengadaan barang dan jasa, yakni pengadaan beton yang tidak sesuai, seperti kualitas lebih rendah dari perjanjian atau kontrak.

Jika terjadi seperti itu, lanjut dia, akan kembali ditarik keuangannya apabila masih di bawah standar minimal, namun kalau di bawah teknis konstruksi akan dibongkar.

"Seperti kasus Hanggar Kalibrasi di Makassar, ternyata roboh dan 'total loss' seluruh kerugian harus ditanggung rekanan," ujarnya.

Dia mengatakan dari seluruh sektor perhubungan, yang paling banyak ditemukan adalah sektor perhubungan laut karena memang paling banyak porsinya dibandingkan sektor lain.

Chris menyebutkan pada 2014 ditemukan 4.000 penyimpangan atau ketidaksesuaian, namun terjadi penurunan pada Triwulan I 2015, yakni 800 temuan dan Triwulan II 2015 sebanyak 500 temuan.

"Hampir 50 persen penurunannya, kita menginformasikan ke PPK (pejabat pembuat komitmen) karena pengendali utama kecurangan, kalau ada masalah informasikan ke Itjen atau BPK agar tidak terjadi," tuturnya.

Sebelumnya, dia mengatakan telah menyerahkan sebanyak 124 laporan hasil audit yang terdiri dari 678 temuan.

Secara rinci, dari 538 temuan pada ikhtisar hasil audit Triwulan II, terdiri dari temuan ketidakmampuan terhadap peraturan sebanyak 211 temuan, temuan kelemahan sistem pengendalian intern 244 teluan dan temuan ekonomis, efektif dan efisien (3E) sebanyak 83 temuan.

Sementara, lanjut dia, berdasarkan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub sampai dengan Triwulan II 2015, terdapat temuan sebanyak 40.876 temuan yang telah selesai ditindaklanjuti dengan status tindak lanjut tuntas 32.111 temuan (79,54 persen), tindak lanjut proses (TLP) 5.018 temuan (12,43 persen), belum ditindaklanjuti (BTL) 3.241 (8,03 persen) dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (TDTL) sebanyak satu temuan.

"Hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh Itjen Kemenhub Triwulan ke II mengalami peningkatan dibandingkan dengan Triwulan I dengan jumlah temuan sebanyak 40.371 temuan," tambahnya.

Dia menyebutkan TLT sebanyak 32.111 temuan (79,54 persen), TLP 5.018 temuan (12,43 persen), BTL sebanyak 3.241 temuan (8,03 persen) dan TDTL sebanyak satu temuan.