Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan Presiden Joko Widodo dan jajarannya agar jangan hanya terpaku kepada pemberantasan pencurian ikan tetapi mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Presiden Jokowi dan Kabinet Kerjanya tidak boleh terpaku pada urusan 'IUU Fishing' (pencurian ikan) semata," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim ketika dihubungi, Selasa (20/10/2015).
Dia menyatakan bahwa pemberantasan pencurian ikan merupakan upaya kecil dari kewajiban negara dalam rangka menyejahterakan masyarakat pesisir.
Menurutnya, hal yang terpenting adalah meningkatkan kesejahteraan dengan kemudahan mobilitas dan kebutuhan pokok yang terjangkau dan berkualitas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Untuk itu, lanjutnya, hal yang dapat dilakukan dalam jangka pendek antara lain adalah menyambungkan pengelolaan sumber daya laut seperti ikan dan garam dari hulu ke hilir.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah berkolaborasi dengan menandatangani kerja sama bersama Kementerian Pertanian dan Sumber Daya Air Australia dalam memberantas pencurian ikan dan melakukan patroli bersama.
"Kerja sama ini diharapkan bisa mencegah terjadinya pencurian ikan di perbatasan Papua Nugini, Timor Leste dan Australia. Sebab sejauh ini Australia sangat membantu Indonesia dalam mencegah terjadinya pencurian ikan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Dengan adanya kerja sama itu, ujar dia, maka diharapkan tidak akan ada lagi kapal asing yang mencuri sumber daya ikan di kawasan perairan Republik Indonesia.
Menteri Susi mencontohkan ditangkapnya kapal MV Silver Sea berbendera Thailand yang dibantu ditangkap dengan bantuan pemotretan dari petugas Australia.
"Potret yang kami terima adalah pemotretan hasil patroli mereka. Kerja sama ini akan membuat efek jera bagi kapal-kapal asing," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
