Bisnis.com, JAKARTA—Pelaku industri padat karya dan padat modal menilai kinerja satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla cukup solutif dan komunikatif dalam mempertahankan pertumbuhan industri di tengah perlambatan ekonomi global.
Ade Sudrajat, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mengatakan kendati kondisi ekonomi nasional di kancah global kurang baik, tetapi iklim politik dalam negeri dan konsistensi kebijakan pemerintah tetap terjaga.
“Pada 6 bulan pertama kami sadari Presiden masih mempelajari kondisi ekonomi makro, tetapi beliau belajar dengan cepat sehingga tidak perlu bongkar pasang kabinet secara fantastis, cukup hanya menteri koordinator dan sedikit menteri teknis,” tuturnya kepada Bisnis,Senin (19/10/2015).
Selain itu, dengan kemampuan pertimbangan politis dan praktis yang dimiliki, Presiden Jokowi memiliki manajemen krisis yang tepat menyentuh pangkal permasalahan. Dengan komunikasi aktif, Presiden mengeluarkan kebijakan atas masukan pelaku usaha secara riil.
“Presiden memanggil seluruh pelaku industri, dengan cepat beliau mengeluarkan kebijakan yang tepat sasaran. Cara komunikasi ini baru diterapkan di pemerintahan saat ini, sebelumnya asosiasi teknis tidak pernah dilibatkan,” tuturnya.
Selain itu, kebijakan yang diterapkan dengan tidak memberi bantuan langsung tunai kepada masyarakat, namun lebih mengutamakan penguatan industri dalam negeri untuk meningkatkan daya beli, telah meningkatkan kepercayaan pengusaha kepada pemerintah.
Harijanto, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), mengatakan satu tahun kepemimpinan Jokowi-JK menunjukkan itikad untuk memperbaiki keadaan ekonomi negara, walaupun mendapat sejumlah tantangan dari internal maupun eksternal.
“Memang tudak mudah karena masalah integritas dan inkompetensi birokrat. Belum lagi banyak peraturan daerah yang tidak pro rakyat. Tetapi jika konsisten menjalankan perbaikan dan tetap jujur dan bersih, pasti Indonesia menjadi lebih baik,” tuturnya.
Jonatan Handojo, Ketua Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia, mengatakan konsistensi kebijakan yang ditunjukkan oleh pemerintahan Jokowi-JK memberi kepastian hukum bagi industri smelter Tanah Air yang telah beroperasi.
Sejumlah kebijakan memperbaiki iklim usaha diyakini akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar, seiring dengan realisasi investasi yang berpotensi terdongkrak pada tahun depan.
“Bagi kami yang berbasis komoditas, harga dunia memang sedang lesu, sehingga kinerja industri melorot. Tetapi seiring dengan kebijakan yang pro investasi, sejumlah perusahaan akan berekspansi pada tahun depan,” tuturnya.
Jonatan yang juga menjabat Business Development Growth Steel Group, mencontohkan perusahaannya pada tahun depan akan berekspansi dengan memproduksi stainless steel dari saat ini hanya membuat Nickel Pig Iron (NPI).
Kebijakan pemerintah yang positif, lanjutnya, juga berdampak pada peningkatkan kepercayaan negara lain dalam memberikan bantuan. Pemerintah China misalnya telah memberikan sejumlah bantuan dalam jumlah besar untuk infrastruktur dan sedikit banyak berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah.
“Sejumlah paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan akan berdampak pada akhir tahun ini. Kami yakin pada tahun depan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat positif,” tuturnya.
