Bisnis.com, JAKARTA-Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Nusa Tenggara Timur Stanis Tefa mengatakan paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Presiden Joko Widodo diperkirakan akan mendorong lagi produktivitas dan memulihkan lapangan kerja bagi buruh yang sempat dipecat.
"Memang untuk industri menengah ke atas paket ketiga ini baik, namun untuk kalangan menangah ke bawah terutama rakyat di pedalaman, paket ini belum efektif menggairahkan daya beli masyarakat yang sempat jatuh sejak beberapa bulan terakhir," katanya seperti dikutip Antara, Rabu (14/10/2015).
Mantan Anggota DPRD NTT itu mengemukakan pandangannya itu terkait efektivitas kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap pergerakan kembali ekonomi nasional serta dampaknya terhadap pemulihan lapangan kerja bagi buruh dan pekerja yang sempat dipecat.
Ia mengatakan dari tiga paket yang diluncurkan secara bertahap itu, paket kebijakan ekonomi III ini lebih menyentuh sektor riil diantaranya tarif listrik untuk penggunaan pukul 23.00 hingga 08.00, dengan potongan harga hingga 30%.
"Kali ini, kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh sektor riil, sehingga membuat pengusaha dan pekerja bisa bernafas lega, hingga dua tahun ke depan," katanya.
Karena, katanya, para pengusaha tekstil yang sebagian besar menjalankan industri 24 jam per hari bisa memaksimalkan tarif baru ini dengan mempertinggi produktivitas pada malam hari karena sebagian besar pabrik tekstil bisa memanfaatkan potongan tarif listrik di malam hari.
Menurutnya, langkah pemerintah terkait tarif listrik malam hari ini akan membuat banyak buruh tekstil yang kehilangan pekerjaan bisa kembali bekerja dan mempertahankan kelangsungan hidup bersama keluarga.
"Ribuan buruh bisa dipekerjakan kembali, kebanyakan di shift malam. Itu berarti hampir seluruh buruh yang dipecat karena kelesuan ekonomi, bisa bekerja kembali," katanya.
Dalam data Asosiasi Pengusaha Tekstil, sebanyak 36.000 dari 2,7 juta karyawan tekstil di Indonesia mengalami pemecatan akibat pelambatan ekonomi belakangan ini.
Pada September 2015, pemerintah beserta otoritas terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan saling bersinergi menerbitkan paket kebijakan secara bertahap, dengan harapan kinerja perekonomian nasional kembali bergairah.
"Umumnya penerbitan paket kebijakan ekonomi yang telah terbit dalam tiga jilid tersebut adalah mempercepat pengembangan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah serta menggerakkan ekonomi pedesaan untuk menstabilkan daya beli di daerah pedalaman," katanya.
Ia mengatakan paket kebijakan ekonomi jilid I dan II telah mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha.
Setidaknya terdapat 89 peraturan yang dirombak dari sebanyak 154 peraturan yang diusulkan untuk dirombak.
"Sehingga, ini bisa menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi, dan konsistensi dan memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri nasional," katanya.
Selain itu, telah disiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, dua rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan lima aturan menteri lainnya untuk mendukung proses deregulasi tersebut.
Pemerintah juga, katanya, melakukan langkah penyederhanaan izin, memperbaiki prosedur kerja perizinan, memperkuat sinergi, peningkatan kualitas pelayanan, serta menggunakan pelayanan yang berbasis elektronik.
Pada kebijakan tahap kedua, katanya pemeritah mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan dan sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional.
Hal itu dilakukan dengan penyederhanaan izin, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, serta percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pada paket kebijakan ekonomi III yang dikeluarkan pemerintah pada 7 Oktober 2015 itu lebih realistis untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional dibandingkan paket sebelumnya.
"Ini kesempatan konsolidasi ekonomi nasional beberapa bulan ke depan menjelang 2016," katanya berharap.
Seperti diketahui rencananya besok, Kamis (15/10/2015), pemerintah akan merilis paket kebijakan ekonomi jilid 4.
