Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik menyatakan rencana pengenaan tarif untuk impor garam oleh pemerintah akan melemahkan daya saing produsen hulu kimia khususnya industri polimer.
Fajar A.D. Budiyono, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik (Inaplas), mengatakan jika garam dikenakan tarif, maka industri hilir kimia akan melakukan impor bahan baku seperti polyvinyl chloride (PVC), polyethylene (PE), polypropylene (PP), dan lainnya.
“Industri polimer ini turunan produknya banyak. Jika impor garam untuk industri kimia dikenakan tarif maka akan berdampak panjang. Spesifikasi garam industri kimia berbeda dengan konsumsi, jika terjadi kebocoran, pengawasan barang beredar yang harus diperketat,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (12/10/2015).
Berdasarkan kuota yang diberikan pemerintah, kebutuhan garam untuk industri kimia pada tahun lalu menjadi yang terbesar ketimbang sektor lain dengan volume 1,7 juta ton. Kebutuhan garam akan bertambah pada 2017 seiring peningkatan kapasitas produksi PT Asahimas Chemical.
Saat ini kebutuhan garam industri untuk Asahimas mencapai 850.000 ton per tahun. dengan peningkatan kapasitas produksi kostik soda dari 500.000 ton per tahun menjadi 700.000 ton per tahun, vinyl chloride monomer (VCM) dari 400.000 ton menjadi 800.000, dan polyvinyl chloride (PVC) dari 300.000 ton menjadi 550.000 ton per tahun yang menelan investasi US$400 juta membutuhkan tambahan garam sekitar 800.000 ton lagi.
Oleh karena itu, Fajar mengatakan pihaknya telah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, presiden telah memahami dan menyatakan akan memerhatikan sejumlah aspek pengembangan industri kimia.
Saat ini, lanjutnya, pemerintah belum mengeluarkan kuota impor garam industri untuk 2016. Kuota impor garam untuk Januari 2016 seharusnya dikeluarkan bulan ini sehingga pada November pengusaha bisa memesan barang dan Desember garam industri sampai di Indonesia.
“Stok garam untuk industri kimia pada tahun ini akan habis pada Desember. Tahun ini impor kita mencapai 1,7 juta ton. Jika kuota impor telat dikeluarkan, maka dapat berdampak buruk pada aktivitas produksi,” tuturnya.
Jepang Keberatan
Saleh Husin, Menteri Perindustrian, mengatakan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Tanizaki Yasuzaki secara resmi mendatangi Kementerian Perindustrian untuk menyatakan keberatan atas rencana pengenaan tarif impor garam industri.
“Dubes Jepang mengatakan jika impor garam dikenakan tarif, maka ongkos produksi akan tinggi. Akibatnya industri Jepang yang berada di Indonesia akan kalah bersaing dengan industri kimia di negara lain. Ada banyak industri kimia milik Jepang di Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, Dubes Jepang mencontohkan impor garam industri saat ini ditebus US$38 per ton, jika rencana pengenaan tarif diberlakukan, biaya impor dapat menjadi US$53 per ton karena bea masuk per ton mencapai US$15 jika per kilogram dikenakan Rp200.
