Bisnis.com, MALANG - Pemkab Malang, Jawa Timur, mendesak pemerintah provinsi Jatim untuk segera menuntaskan proyek jalur lintas selatan (JLS) agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Malang Edy Suhartono mengatakan kewajiban pemda setempat untuk membebaskan lahan milik Perhutani sudah tuntas. Lahan penggantinya berada di Kab. Bondowoso.
“Dengan demikian, maka pengerjaan fisik proyek JLS di Kab. Malang sebenarnya sudah dimulai,” ujarnya, Rabu (7/10/2015).
Tanah yang sudah dibebaskan seluas 160 hektare. Sebagian besar berupa tanah milik Perhutani.
Menurutnya, pengerjaan proyek tersebut masih terhenti sampai di sekitar Pantai Kondangmerak. Proyek JLS yang sudah rampung diperkirakan sepanjang 20 km.
Sedangkan kelanjutannya pembangunan jalan sepanjang 20 km, masih belum ada kepastian.
“Informasi dari Pemprov Jatim, proyek tersebut, terutama yang berada di wilayah Kab. Malang, akan dimulai lagi pada 2016,” ujarnya.
Dia berharap pengerjaan fisik proyek JLS dapat segera dapat dirampungkan karena berdampak positif bagi pengembangan ekonomi di wilayah tersebut.
Sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, pertimbangan, maupun industri turunannya bisa dibangun di sepanjang jalur tersebut.
Di sepanjang trase jalan tersebut, banyak objek wisata pantai yang menarik sehingga layak dikembangkan sebagai objek wisata yang banyak dikunjugi wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara.
Begitu juga dengan sektor pertanian dan perkebunan bisa berkembang signifikan karena dukungan distrubusi yang baik.
Sektor pertambangan juga berpotensi dikembangkan dengan adanya dukungan infrastruktur jalan.
“Industri yang mengolah produk-produk pertanian, perkebunan, dan perikanan juga dapat dibangun di kawasan tersebut,” ujarnya.
Oleh karena itu, jika JLS sudah rampung maka perekonomian di wilayah Kab. Malang bisa tumbuh secara signifikan.
Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut maka willayah-wilayah yang masuk trase JLS di Kab. Malang perlu diatur ulang terkait dengan rencana tara ruang wilayah (RTRW).
Dengan adanya jalan tersebut, maka RTRW yang sudah ada tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Peruntukannya sudah berubah.
Dengan adanya RTRW yang baru memungkinkan bagi investor untuk berinvestasi mengembangkan potensi sumber daya alam di sana.
“Karena itulah, kami segera mengakaji RTRW yang sudah ada untuk dilakukan revisi,” ujarnya.
Jika revisi RTRW sudah tuntas dan sudah ditetapkan dalam perda, peruntukkan kawasannya menjadi jelas sehingga memudahkan bagi investor untuk berinvestasi, bersamaan dengan tuntasnya pengerjaan fisik JLS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1669213676.jpg?w=184&h=104)
