Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

INDEF: Industri Pariwisata Bisa Jadi Andalan di Tengah Perlambatan Ekonomi

Sektor industri pariwisata sebagai penyumpang devisa yang berdampak langsung pada pendapatan masyarakat ekonomi kelas menengah bawah bisa menjadi andalan pemerintah untuk menghindari pelemahan pertumbuhan ekonomi saat ini.
Candi Borobudur/Antara
Candi Borobudur/Antara

Bisnis.com, JAKARTA-- Sektor industri pariwisata sebagai penyumpang devisa yang berdampak langsung pada pendapatan masyarakat ekonomi kelas menengah bawah bisa menjadi andalan pemerintah untuk menghindari pelemahan pertumbuhan ekonomi saat ini.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartarti, sejumlah paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Presiden Joko Widodo belakangan ini belum berdampak kuat kepada kondisi perekonomian masyarakat.

Padahal, ujarnya, di tengah pelemahan ekonomi global dan turunnya daya beli masyaraklat saat ini, yang dibutuhkan adalah kebijakan konkret yang langsung menggerakkan perekonomian masyarakat.

Hanya saja dia mengingatkan bahwa sektor industri pariwisata harus didukung oleh infrastruktur yang baik, bukan sekedar memberlakukan bebas visa bagi wisatawan asing. Selain masalah pembenahan sektor transportasi seperti memperbanyak penerbangan langsung ke daerah tujuan wisata, soal keamaman dan kenyamaman harus menjadi perhatian.

Untuk itu dia, meminta pemerintah memadukan sejumlah program untuk mendukung industri pariwisata yang bisa diandalkan menunjang perekonomain nasional mengingat Indonesia memiliki banyak daerah tujuan wisata. Selain itu, dengan industri pariwisata, akan banyak sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dapat digerakkan, ujarnya.

“Dengan sektor pariwisata pendapatan masyarakat bisa langsung naik karena masuknay devisa. Tapi persoalannya pada daya tarik . Apakah cukup dengan bebas visa?” ujarnya pada diskusi Dialog Kenegaraan yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (7/10/2015).

Sebelumnya, Kepala Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada Janianton Damanik menilai langkah pemerintah untuk membenahi infrastruktur pariwisata mulai tahun depan dinilai sangat terlambat, apalagi Masyarakat Ekonomi Asean segera diberlakukan awal 2016.

Menurutnya, langkah yang ditempuh pemerintah telah terlambat lima tahun semenjak disahkannya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas) 2010-2015.

"Bisa dibilang industri pariwisata negara lain sudah mulai lari, kita baru mencari sepatu," katanya beberapa waktu lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper