Bisnis.com, BANDUNG-- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat (Jabar) menilai langkah pemerintah yang berencana mendirikan 1.000 Toko Tani di Indonesia perlu ditunjang dengan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.
Ketua Harian HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan, persiapan SDM sangat dibutuhkan mengingat pengelolaan toko tani tersebut sebagai upaya menstabilkan harga produksi pertanian yang kerap fluktuatif.
“Apabila tidak ditunjang SDM yang mumpuni maka keberadaan toko tani tidak akan optimal,” ujarnya kepada Bisnis.com, Jumat (18/9/2015).
Pemerintah terlebih dulu perlu merekrut SDM tersebut dari lulusan pertanian. Selanjutnya, mereka diberikan pelatihan dan pembinaan sebelum terjun mengelola toko tani.
Dengan demikian, lanjutnya, program yang dicanangkan pemerintah itu tidak akan sia-sia. Keberadaan toko tani yang menjual komoditas langsung dari petani, diharapkan akan menjadi penyetabil harga dengan memotong rantai suplai komoditas pangan yang saat ini dinilai terlalu panjang.
“SDM perlu digenjot oleh pelatihan dan pembinaan agar keberadaan toko tani bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Dia menambahkan, dengan berdirinya toko tani dapat menguntungkan petani dan tidak merugikan konsumen, sehingga dengan adanya toko tani diharapkan terjadinya transaksi yang wajar.
"Kita tidak ingin harga dari petani anjlok. Begitu juga tidak ingin harga ketika sampai di tangan konsumen terlalu mahal," ujarnya.
Secara terpisah, Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pangandaran Warino Ma'ruf Abdulloh mengaku pendirian toko tani oleh pemerintah pusat harus mampu menyejahterakan masyarakat.
"Toko tani sejalan dengan harapan KTNA Pangandaran, yang punya program outlet agribisnis tiap desa," ujarnya.
Kendati demikian, beberapa petani di Pangandaran saat ini masih mengandalkan tengkulak dalam memasarkan hasil produksi pertanian dengan harga jual yang cukup rendah sehingga merugikan.
"Pemerintah harus benar-benar mengimplementasikan toko tani ini dengan baik, sehingga bisa membuat petani terhindar dari tengkulak," ujarnya.
Dia menambahkan, potensi pertanian di Pangandaran saat ini kurang digarap secara optimal. Maka dari itu, pemerintah harus terjun langsung ke lapangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
