Bisnis.com, PADANG-- Pemerintah menugasi Perum Bulog menjadi pemasok kebutuhan pokok untuk program Toko Tani yang digagas pemerintah sebagai upaya mengendalikan gejolak harga di pasaran.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah segera meluncurkan program Toko Tani Indonesia (TTI) yang akan ditempatkan di kota-kota strategis yang rentan mengalami gejolak harga.
" Kami targetkan tahun depan 1.000 toko bisa dibuka. Tujuannya memang untuk memutus rantai pasokan, sehingga harga lebih terkendali,' ujarnya di Padang, Selasa (15/9/2015).
Menurutnya, selama ini rantai pasokan komoditas pokok seperti cabai merah dan bawang merah bisa mencapai 8 titik. Rata-rata pengepul di satu titik mengambil keuntungan hingga 30%, sehingga kenaikan harga di pasaran dibandingkan harga tingkat petani bisa mencapai 500%.
Dia mencontohkan saat sidak harga bawang di Brebes, Jawa Tengah ditemukan harga di tingkat petani hanya Rp8.000 per kilogram, namun harga bawang di Jakarta sudah melonjak menjadi Rp36.000 per kilogram.
" Ini [harga mahal] kan tidak dinikmati petani, harga naik tapi di tingkat petani segitu saja", katanya.
Amran menilai kehadiran Toko Tani yang menjual kebutuhan pokok penyebab inflasi bisa menekan gejolak harga di pasaran. Sekaligus, meningkatkan daya tawar produk pertanian yang berujung kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program itu berkisar Rp200 miliar melalui APBN 2016. Adapun, dalam praktiknya Perum Bulog ditunjuk sebagai pemasok untuk membeli komoditas petani, serta menjualnya melalui Toko Tani.
Sri Sulihanti, Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, menyebut pengelolaan tToko tani dilakukan pemerintah dan Bulog
.Peran monitoring dan fasilitasi ada di pemerintah. Bulog diprioritaskan sebagai pemasok kebutuhan strategis yang rentan bergejolak, katanya.
Selain dari Bulog, menurutnya, masyarakat petani juga diberi ruang untuk mengisi Toko Tani dengan menjual hasil produksi pertaniannya melalui mekanisme yang diatur Badan Ketahanan Pangan Daerah.
Sri menyebut, meski belum matang dalam skema pengelolaan, pemerintah tetap menjalankan program itu. Bahkan, saat ini sejumlah Toko Tani sudah beroperasi di Jabodetabek dan Semarang.
" Pak Menteri maunya cepat, ya kebut saja. Sambil jalan kelemahannya diperbaiki," ujarnya.
