Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta pemerintah membuat skema investasi terintegrasi antara kilang minyak dan gas dengan industri intermediate petrokimia yang menggunakannya sebagai bahan baku.
Achmad Widjaja, Ketua Koordinator Gas Industri Kadin Indonesia, mengatakan skema investasi sektor migas Indonesia saat ini tidak berkontribusi terhadap pembangunan industri karena hasil produksi dikuasai secara sepihak atau untuk komoditi ekspor.
“Kami minta ke depan investasi sektor migas skala besar, khusus kilang dengan investasi miliaran dolar Amerika Serikat harus dibarengi dengan keberadaan industri petrokimia. Dengan demikian, industri antara dan hilir petrokimia tidak kesulitan bahan baku,” ujarnya, Selasa (15/9/2015).
Menurutnya, mengawinkan investasi besar di sektor migas dengan petrokimia butuh komitmen sejumlah kementerian di bawah garis koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian bersama dengan Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki peran vital.
Dia mencontohkan, tidak terintegrasinya investasi sektor migas dengan petrokimia menyebabkan rencana investasi pabrik petrokimia di Teluk Bintuni, Papua Barat senilai miliaran rupiah berjalan di tempat.
Menurut catatan Bisnis, perusahaan yang berminat masuk ke Teluk Bintuni adalah Ferrostaal Industrial Projects Gmbh, perusahaan multinasional di bidang petrokimia, dengan rencana investasi senilai US$1,8 miliar, tetapi belum mendapat kepastian pasokan gas.
Dengan skema satu paket investasi kilang migas dan petrokimia ini, lanjutnya, dapat menekan harga bahan baku industri antara di dalam negeri. Dengan demikian, harga bahan baku yang diterima industri hilir dapat ditekan rendah.
Di tengah krisis ekonomi yang memengaruhi penurunan kinerja industri nasional, lanjutnya, pelaku usaha membutuhkan terobosan kebijakan yang mampu mendongkrak kinerja industri. Karena, paket kebijakan yang diluncurkan bukan bagian dari insentif.
“Kami lihat paket kebijakan yang diluncurkan bukan sebuah insentif, melainkan rutinitas wajib. Deregulasi dan debirokratisasi adalah kewajiban pemerintah. Kalau mau memberi insentif agar industri bergerak cepat, cara instan adalah turunkan harga gas industri,” tuturnya.
Harga gas yang ideal dan mampu mendorong kinerja industri dalam negeri, lanjutnya, sekitar US$5 per million metric british thermal unit (MMbtu). Saat ini harga gas yang tinggi lebih karena tata kelola migas Indonesia yang tidak efektif dan efisien.
Gunadi Sindhuwinata, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, mengatakan penggunaan gas untuk sektor otomotif mencapai 6% dari aktivitas produksi. Jika harga gas diturunkan, ongkos produksi dapat turun sehingga daya saing meningkat.
“Idealnya secara menyeluruh energi untuk industri lebih murah dari konsumsi rumah tangga. Dengan demikian akan meningkatkan daya saing industri nasional. Oleh karena itu kebijakkan energi dan pembangunan industri nasional harus jelas arahnya,” katanya.
