Bisnis.com, PADANG - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatra Barat dan Jambi mencatatkan realisasi penerimaan di daerah itu baru mencapai 41,30% atau Rp4 triliun.
Kepala Kanwil DJP Sumbar Jambi M Ismiransyah M Zain menyebutkan penerimaan pajak dari wilayah tersebut baru menyentuh Rp4 triliun dari target Rp9,7 triliun.Kelesuan ekonomi sangat berdampak terhadap penerimaan. "Terutama sektor pengolahan, biasanya paling tinggi, sekarang turun 20% lebih," katanya, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, sektor pengolahan itu umumnya industri turunan dari komoditas sawit dan karet yang merupakan komoditas utama daerah tersebut. Apalagi pelemahan ekonomi yang menggerus ekspor serta rendahnya harga komoditas itu menyebabkan perusahaan sulit berkembang.
Dampaknya, penerimaan negara dari sektor itu ikut seret, padahal tahun lalu kontribusi industri pengolahan terhadap total penerimaan pajak DJP Sumbar Jambi berkisar 20% atau yang paling besar.Dia memperkirakan jika rupiah kian terperosok sampai penghujung tahun dan pemerintah gagal mengoptimalkan belanja modal serta laju pertumbuhan ekonomi tidak bergerak, maka potensi shortfall pajak bisa jauh lebih besar.
Meski begitu, dia meyakini sejumlah sektor lainnya masih bisa tumbuh. Seperti sektor perdagangan misalnya, per 10 September 2015 mampu tumbuh hingga 37,19% dari Rp581 miliar tahun lalu menjadi Rp798 miliar, atau berkontribusi 19,88% terhadap penerimaan daerah itu.
Begitu pula dengan sektor-sektor lainnya, seperti administrasi pemerintahan tumbuh 10,23% dari Rp614 miliar menjadi Rp677 miliar, sektor jasa keuangan dan asuransi tumbuh 11,38% dari Rp493 miliar menjadi Rp549 miliar.
Beberapa sektor lain yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah sektor pertanian 43,26%, persewaan dan agen perjalanan tumbuh 50,90%, pengadaan listrik, gas, dan uap 46,12%, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 49,77%.
Namun, kontribusi sektor tersebut masih terbilang kecil atau hanya berkisar 10% terhadap total penerimaan.Adapun, dua daerah, yakni Kota Padang dan Kota Jambi sebagai daerah prioritas justru merealisasikan penerimaan paling rendah dari delapan kantor pelayanan pajak (KPP) di wilayah tersebut.KKP Padang misalnya, baru membukukan realisasi 35,90% atau Rp1,45 triliun dari target penerimaan Rp4 triliun. Sedangkan KPP Jambi terealisasi 39,32% atau Rp1,19 triliun dari target Rp3 triliun.
