Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan insinyur meminta pemerintah menyiapkan instrumen peraturan guna memastikan proyek-proyek yang bersumber dari penanaman modal asing atau PMA tetap mengutamakan penggunaan tenaga kerja dalam negeri.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur Umar mengatakan peranan proyek PMA dalam menyerap tenaga kerja, sekaligus menekan angka penggangguran, tergolong cukup penting.
Namun demikian, proyek yang berasal dari PMA umumnya mensyaratkan penggunaan tenaga kerja luar negeri, produk teknologi dan bahan pendukung dari luar negeri. Dirinya mengatakan hingga saat ini kalangan insinyur masih kuatir banyaknya proyek pembangunan skala besar yang dicanangkan pemerintah justru memberi peluang lebih besar bagi pihak asing.
“Kita punya sedikitnya 750.000 insinyur dari berbagai bidang kejuruan dengan kapabilitas yang mumpuni. Dengan adanya proyek-proyek pembangunan infrastruktur ini, seharusnya bisa lebih banyak insinyur kita yang bekerja dan berkarier sebagai tenaga kerja ahli teknik, sesuai bidang mereka,” katanya dalam siaran pers, Senin (7/9/2015).
Berdasarkan Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dikutip PII, sampai Juni 2015 lalu realisasi Penaman Modal Asing (PMA) mencapai 4.460 proyek dengan nilai Rp92,2 triliun (sekitar US$ 7,4 miliar).
Ada sekitar 100 proyek PMA terdiri atas 64 proyek di sektor industri, 14 di sektor kelistrikan, dan sisanya di sektor tambang, perkebunan, pariwisata, transportasi dan peternakan. Total nilai realisasi investasi 100 PMA itu mencapai Rp 80 triliun.
Berdasarkan survei BKPM, 100 proyek PMA tersebut diproyeksikan mampu menyerap 65 ribu tenaga kerja langsung, dengan efek berantai (multiplier effect) adanya penciptaan tenaga kerja tak langsung hingga sekitar empat kali lipat.
Artinya, jumlah tenaga kerja yang berpotensi terserap dari 100 proyek PMA itu sekitar 240 ribu orang. Serapan ini sekitar 64 persen dari total penyerapan tenaga kerja dari seluruh proyek PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada kuartal II 2015 sebanyak 370.945 orang.
Bobby mengatakan PII dapat memahami, langkah dan kebijakan pemerintah yang terus memperbaiki iklim investasi di Indonesia demi memacu pertumbuhan ekonomi sering membawa efek yang menyakitkan.
Efek tersebut di antaranya modal yang dibawa investor asing harus mengorbankan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), termasuk tenaga kerja lokal.
“Ya kita dapat memahami hal demikian, meskipun sebenarnya kita harus juga punya posisi tawar yang kuat untuk membatasinya,” katanya.
Bobby mengatakan selama ini banyak peluang pengembangan kemampuan dan kapasitas nasional yang tidak dapat termanfaatkan dengan baik karena pemerintah tidak memprioritaskan pemakaian kandungan dalam negeri dalam proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan industri strategis.
Menurutnya, penggunaan tenaga ahli asing boleh-boleh saja sepanjang ada alih teknologi dan alih kompetensi kepada tenaga lokal. Artinya, keberadaan sang tenaga asing tersebut memang diperlukan karena kita masih perlu belajar.
“Namun ketika kompetensi tenaga lokal kita sudah terbentuk, tidak perlu lagi kehadiran tenaga ahli impor tersebut,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
