Bisnis.com, JAKARTA – Para aktivis yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memakai pendekatan humanis dalam setiap pembangunan infrastruktur.
Pendiri GDRI Ray Rangkuti mencontohkan pemerintah cenderung abai terhadap korban penggusuran dalam peristiwa Kampung Pulo dan Waduk Jatigede. Hal itu, menurutnya, akan menjadi preseden buruk bagi kawasan lain negeri ini.
“Jika terus dipaksakan jangan-jangan nanti terus menjalar ke daerah lain. Salah satunya adalah pembangunan PLTU Batang yang sudah diresmikan padahal mendapat penolakan dari warga,” katanya dalam acara diskusi di Jakarta, Senin (7/9/2015).
Dia meminta pemerintah untuk memperhatikan aspek kemanusiaan kendati tengah menggenjot pembangunan infrastruktur. Apalagi, lanjut dia, Jokowi-JK pada Pilpres 2014 telah berjanji akan menggunakan pendekatan humanis dalam pemerintahannya.
Oleh sebab itu, Ray mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan tiga hal dasar ketika menggelar infrastruktur: cara pembangunannya, memperoleh pendanaan, dan memperlakukan korban.
“Jokowi mungkin tidak sabar bangun infrastruktur. Tapi kita harus sadar, tujuan kita bernegara bukan cuma membangun fisik, tetapi bagaimana memperlakukan korban,” kata pria yang juga Ketua Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) ini.
.jpeg?w=348&h=261)
