Bisnis.com, PADANG--Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatra Barat dan Jambi mencatatkan penerimaan negara dari wilayah tersebut baru mencapai Rp3,85 triliun atau baru terealisasi 39,65% dari target.
Kepala Kanwil DJP Sumbar Jambi M Ismiransyah M Zain mengakui penerimaan di wilayahnya masih jauh dari target, menyusul tekanan ekonomi yang memukul pelaku usaha dan seluruh sektor bisnis.
"Memang sulit. Ini (penerimaan rendah) juga terjadi di seluruh Indonesia, karena tekanan ekonomi yang begitu kuat," katanya, Minggu (6/9/2015).
Adapun, Per 1 September 2015, realisasi penerimaan pajak Sumbar Jambi baru mencapai 39,65% dari target, atau terealisasi Rp3,85 triliun. Angka itu masih tumbuh 11,75% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp3,44 triliun.
Dari delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah tersebut, penerimaan di dua kota Jambi dan Padang mencatatkan kinerja paling rendah. Penerimaan di Padang misalnya hanya terealisasi 34,53% atau Rp1,40 triliun.
Sedangkan KPP Jambi baru mencapai Rp1,14 triliun atau terealisasi 37,67%. Keduanya juga mencatatkan pertumbuhan paling rendah hanya 3,18% untuk Padang dan 3,20% di Jambi.
Padahal, rencana penerimaan di dua kota itu masing-masing Rp4,06 triliun untuk KPP Padang dan Rp3,04 triliun untuk KPP Jambi.
Sementara itu, realisasi penerimaan pajak di enam KPP lainnya cenderung cukup tinggi. Penerimaan di tiga kota, Solok, Bukittinggi dan Muara Bungo bahkan sudah di atas 50%.
Masing-masing KPP bahkan mengalami pertumbuhan sekitar 40%.Untuk KKP Solok, realisasi penerimaan sudah mencapai Rp235 miliar atau 53% dengan pertumbuhan dari tahun sebelumnya 39,03%.
KPP Bukittinggi mencapai 52,44% atau Rp341 miliar dengan pertumbuhan 34,65%, dan KPP Muara Bungo terealisasi 50,13% atau Rp211 miliar dengan pertumbuhan 45,96%.
Adapun, KPP Payakumbuh terealisasi 45,15% atau Rp119 miliar, KPP Kuala Tungkal mencapai 47,23% atau Rp214 miliar, dan KPP Bangko mencatatkan realisasi 48,10% atau Rp181 miliar.
M Ismiransyah mengatakan sosialisasi terus dilakukan dengan menggandeng pemerintah daerah untuk mendorong kesadaran wajib pajak serta meningkatkan penerimaan di daerahnya.
Apalagi sesuai PP 55/2005 yang pelaksanaannya diatur melalu PMK No.236/2014 mengatur bahwa penerimaan negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan langsung kepada daerah sebesar 20%.
