Bisnis.com, JAKARTA--Meskipun masih dibayangi oleh lemahnya penyerapan anggaran, pemerintah bersikukuh mematok belanja negara melesat Rp137,1 triliun menjadi Rp2.121,3 triliun pada RAPBN 2016 dibandingkan pada pagu APBNP 2015.
Secara lebih spesifik, belanja pemerintah pusat pada tahun depan tercatat mencapai Rp1.339,1 triliun, naik dari tahun ini Rp1.319,6 triliun. Adapun, dana perimbangan dalam pos transfer daerah dan dana desa naik sebesar Rp117,6 triliun menjadi Rp782,2 triliun.
"Kebijakan belanja pada tahun depan adalah peningkatan belanja produktif yang ditingkatkan pada infrastruktur. Serta meningkatkan desentralisasi fiskal untuk mempercepat peran daerah dalam pelayanan publik," ujar Presiden Joko Widodo dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN 2016 di hadapan DPR, Jumat (14/8/2015).
Namun demikian, belanja kementerian/lembaga (K/L) turun menjadi Rp780,4 triliun dari Rp795,5 triliun, sedangkan belanja non K/L justru naik cukup signifikan Rp34,6 triliun ke kisaran Rp558,7 triliun.
Dari keseluruhan pagu belanja tersebut, Presiden mengungkapkan pos belanja untuk sektor infrastruktur sebesar Rp313,5 triliun.
Tabel Belanja Negara 2015 dan 2016 (Rp triliun)
Jenis | 2015 | 2016 | Selisih |
Belanja Negara | 1.984,1 | 2.121,3 | 137,1 |
Pemerintah Pusat | 1.319,6 | 1.339,1 | 19,5 |
- Belanja K/L | 795,5 | 780,4 | (15,1) |
- Belanja Non K/L | 524,1 | 558,7 | 34,6 |
Transfer Daerah/ Desa | 664,6 | 782,2 | 117,6 |
- Transfer ke daerah | 643,8 | 735,2 | 91,4 |
- Dana Desa | 20,8 | 47,0 | 26,2 |
Sumber: Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan RAPBN 2016
