Bisnis.com, JAKARTA--Ekonom menilai pada tahun depan pertumbuhan berpeluang lebih kencang ketimbang tahun ini karena pemerintah punya waktu lebih banyak untuk melakukan realisasi anggaran.
Andry Asmoro, Ekonom PT Bank Mandiri Tbk., mengatakan pada 2016 pemerintah bisa langsung memulai belanja sejak hari pertama dan tidak lagi disibukkan dengan masalah nomenklatur dan kesulitan birokratis lainnya.
"Tahun depan, sejak hari pertama pemerintah bisa langsung lari. Misalnya, akhir tahun ini sudah bisa siapkan dokumen lelang, dsb. Jadi periode eksekusi lebih panjang, dampak fiskal terhadap pertumbuhan lebih optimal. Harusnya semua menteri bisa lebih cepat bergerak," ujarnya, Jumat (14/8/2015).
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akhirnya bersikap lebih realistis dengan mematok asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2016 pada kisaran 5,5%, lebih rendah ketimbang APBN Perubahan 2015 sebesar 5,7%.
Dalam pembahasan paparan indikatif antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR awal Juli lalu, disepakati rentang pertumbuhan pada level 5,5%-6,0%. Namun, pemerintah dipastikan mengambil angka paling bawah mengingat situasi eksternal yang kurang mendukung.
Adapun, pemerintah menaikkan target pendapatan negara dalam RAPBN 2016 menjadi Rp1.848,1 triliun, naik sebesar 4,91% setara Rp86,5 triliun ketimbang APBNP 2015.
Sementara itu, belanja negara pada 2016 diestimasi meningkat Rp137,1 triliun (6,9%) dari tahun ini sebanyak Rp1.984,1 triliun. Secara nominal, belanja dipatok menjadi Rp2.121,3 triliun.
Dengan demikian, defisit pada 2016 membengkak jadi Rp273,2 triliun yang menyebabkan rasio defisit menjadi 2,1% terhadap produk domestik bruto. Pada 2015, target defisit terekam Rp222,5 triliun atau 1,9% dari PDB.
Dia menuturkan, pekerjaan rumah paling besar bagi Presiden dan jajarannya adalah memperkuat koordinasi horizontal (antar kementerian/lembaga) dan vertikal (pusat dan daerah) untuk mempercepat penyerapan anggaran.
"Jadi ritme pemerintah pusat dan pemda sama. Kecepatannya juga harus, ini yang bisa diandalkan untuk mendorong pertumbuhan," lanjut Andry.
Pada Jumat (14/8/2015) sore, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan Nota Keuangan dan menyerahkan RUU APBN 2016 kepada Parlemen.
