Bisnis.com, SEMARANG - Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan meresmikan perakitan 1.000 bus rapid transit (BRT) batal di acara tersebut. Peresmian akhirnya hanya dilakukan oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan Menko Kemaritiman Indroyono Susilo.
Hadir pula dalam acara ini Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Djoko Sasono, dan Direktur Utama PT Trans Jakarta Steve Kosasih.
"Pengadaan 1.000 bus ini sesuai rencana pemerintah untuk memperbaiki layanan transportasi massal berbasis jalan raya. Saat ini, program difokuskan untuk 33 Ibu Kota provinsi," kata Ignatius Jonan ketika memberi sambutan "Peresmian Perakitan 1.000 Unit BRT" di CV Laksana, Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (29/7/2015).
Dia menuturkan 1.000 unit bus tersebut akan dihibahkan ke 33 pemerintah daerah, di luar DKI Jakarta.
Setelah diberikan, dia meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan sarana penunjang dan trayek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing provinsi.
Kemenhub menunjuk Perum Damri sebagai pengelola atau operator BRT di daerah. "Kami memilih Perum Damri karena sudah memiliki pengalaman sehingga kualitasnya tak perlu diragukan. Kalau Damri yang pegang, layanan BRT di semua daerah bisa seragam," paparnya.
Proyek perakitan 1.000 unit BRT dilakukan hingga akhir 2015. Adapun, Kemenhub menargetkan pengadaan BRT berjalan hingga 2019 dengan total 3.000 unit.
Pengadaan proyek BRT dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melalui e-katalog.
Proses produksi bus dilaksanakan di tujuh perusahaan karoseri, yaitu Laksana (350 unit), Rahayu Sentosa (200 Unit), Tentrem (150 unit), New Armada (100 unit), Trisakti (100 unit), Restu Ibu Pusaka (50 unit), Piala Mas (50 unit).
"Perusahaan yang paling banyak memproduksi BRT adalah CV Laksana. Proses perakitan sudah dilakukan sejak dua bulan lalu," paparnya.
