Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan penyaluran bantuan sektor produktif untuk menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat.
Dalam pembukaan rapat terbatas tentang dana bantuan sosial, dana bantuan UMKM, serta dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), Jokowi menuturkan saat ini pemerintah terus menerus berusaha untuk mengendalikan inflasi, antara lain dengan menggelar operasi pasar dan pasar murah di berbagai daerah. Inflasi pada awal bulan puasa tercatat 0,54%.
Pada saat yang sama, lanjut Presiden, pemerintah ingin memacu laju kegiatan ekonomi rakyat melalui berbagai program, termasuk program bantuan sosial, bantuan usaha menengah, kecil, dan mikro, serta program PKBL di BUMN.
"Intinya dan prinsipnya kita ingin agar kegiatan ekonomi rakyat terus berjalan. Oleh sebab itu, saya ingin agar penyaluran seluruh program bisa segera direalisasikan, diidentifikasi mana yang bersifat darurat, mana yang harus dipercepat, terutama untuk sektor-sektor produktif," tutur Jokowi, Selasa (7/7/2015).
Untuk itu, Presiden menginstruksikan Menteri Koperasi dan UMKM A.A.G.N. Puspayoga dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk mempercepat validasi data penerima bantuan tersebut.
"Saya minta segera proses validasi datanya dipercepat. Koordinasi dengan BPS agar penyaluran program baik yang berupa bantuan, maupun jaminan sosial segera bisa direalisasikan dan tepat sasaran," tuturnya.
Intinya, tegas Jokowi, realisasi penyaluran seluruh program bantuan produktif untuk rakyat harus segera dipercepat.
Pada tahun ini, pemerintah merencanakan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) oleh bank-bank penyalur sebesar Rp30 triliun, dan bansos Rp85 triliun yang tersebar di 17 kementerian.
