Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Presiden Joko Widodo perlu mereformasi dan merekonstruksi sistem perekonomian Indonesia untuk membalikkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan industri saat ini.
Natsir Mansyur, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, mengatakan sejumlah kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh pemerintah bersifat jangka panjang tanpa memperhatikan jangka pendek.
Proyek yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini seluruhnya berorientasi jangka panjang, pemerintah tidak mengeluarkan crash policy guna mengantisipasi krisis yang ditimbulkan. Harus ada kebijakan
instan jangka pendek sambil menunggu pembangunan yang dilakukan, katanya kepada Bisnis.
Menurutnya, dengan tidak adanya kebijakan jangka pendek dalam mempertahankan ekonomi mengakibatkan kapasitas industri semakin menurun dan berdampak pada pengurangan lapangan kerja. Hal ini menimbulkan efek ganda yang sangat besar terhadap ekonomi nasional.
Penurunan daya beli masyarakat, pengurangan lapangan kerja juga berakibat pada penaikan non performing loan sektor perbankan. Rasio NPL gross perbankan per April mencapai 2,5%, naik 50
basis poin dibandingkan dengan posisi Desember 2014 sebesar 2%
Oleh karena itu, kebijakan jangka pendek yang dapat diambil sambil menunggu perbaikan masalah klasik yang sejak 15 tahun terakhir tidak selesai seperti infrastruktur, tingginya ongkos logistik, dan lainnya adalah tata kelola kebijakan yang efektif serta inovasi dan kreatifitas pemerintah.
Politik harus stabil. Kebijakan yang dikeluarkan harus tepat. Selain kebijakan di ranah eksekutif, kebijakan moneter juga harus dibenahi. Masa saat ini ada empat lembaga yang mengurusi moneter a.l Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan LPS, katanya
