Jokowi Minta Kementerian/Lembaga Beli Kapal Produksi Dalam Negeri

Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga negara untuk membeli kapal yang diproduksi oleh industri galangan kapal di dalam negeri.

Presiden Jokowi, mengatakan industri kapal di Batam, Kepulauan Riau, telah mampu memproduksi berbagai jenis kapal dengan kapasitas mencapai 17.500 deadweight tonnage atau dwt. Untuk itu, pemerintah perlu terus mendorong agar industri galangan kapal nasional berkembang dan meningkatkan daya saingnya.

“Saya instruksikan kepada semua kementerian dan lembaga, baik TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian BUMN, agar pembelian kapal diberikan kepada industri galangan kapal dalam negeri. Jangan ada lagi yang membeli kapal dari luar negeri,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/6).

Presiden Jokowi menuturkan peningkatan industri galangan kapal nasional merupakan salah satu syarat agar Indonesia menjadi poros maritim dunia. Pasalnya, dua per tiga wilayah Indonesia merupakan laut yang mengandalkan kapal sebagai sarana perhubungan.

Menurutnya, saat ini Indonesia memiliki 250 industri galangan kapal yang 105 diantaranya berada di Batam, Kepulauan Riau. Sebagian galangan kapal itu juga telah mampu memproduksi kapal jenis tanker, kargo, hingga kapal penumpang atau feri.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta pelaku industri galangan kapal bekerja sama dengan investor untuk meningkatkan bisnisnya. Dengan begitu, industri galangan kapal nasional tidak hanya mampu menggarap pasar domestik, tetapi juga menjadi pemain utama di pasar global.

“Saya juga mendorong agar industri kapal ini mau bekerja sama dengan investor, sehingga dapat menggarap pasar perkapalan internasional,” ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau untuk mengetahui industri galangan kapal nasional. Dalam kesempatan itu, Presiden melakukan dialog dengan pelaku usaha yang menyampaikan berbagai keluhan, seperti Peraturan Bank Indonesia tentang Pembayaran Dalam Mata Uang Rupiah.

Pelaku usaha juga mengeluhkan kebiasaan BUMN membeli pipa dari luar negeri, perizinan pelayanan, dan otoritas dewan kawasan industri.