Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan menganggarkan penyertaan modal negara pada Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) senilai Rp3 triliun pada 2016.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan besaran alokasi penyertaan modal negara (PMN) tersebut merupakan kucuran tahap I untuk lembaga keuangan multilateral bentukan China akhir tahun lalu.
"Pokoknya di 2016 ini kita ada PMN Rp3 triliun buat AIIB untuk tahap I dari beberapa tahun," ujarnya seusai menghadiri rapat paripurna DPR, Kamis (25/6/2015).
Namun, pihaknya belum bisa memastikan persentase kontribusi Indonesia di AIIB karena baru akan ketahuan setelah ada pertemuan di Beijing, pekan depan.
Dalam catatan Bisnis.com, Menkeu Bambang pernah menyebutkan kontribusi modal Indonesia mungkin terbesar ketiga setelah China dan India, jika melihat besar produk domestik bruto (PDB) setiap anggota AIIB.
Pekan depan, akan ada pertemuan untuk peluncuran AIIB yang akan dihadiri semua anggota. Pada saat itu, AIIB resmi beroperasi meskipun masih bersifat sekretariat sementara. Menurutnya, AIIB kemungkinan akan beroperasi penuh pada awal 2016.
MoU pendirian AIIB telah ditandatangani 23-24 Oktober 2014 oleh 21 negara, yakni sembilan negara Asean, Bangladesh, India, Kazakhstan, Kuwait, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Sri Lanka, Uzbekistan, dan China. Hingga saat ini, sudah ada 57 negara anggota.
Untuk Indonesia, MoU AIIB telah diteken 25 November 2014, bertempat di Kemenkeu. Menkeu bertindak sebagai wakil pemerintah yang akan menandatangani MoU pendirian AIIB, dihadiri oleh Duta Besar China untuk Indonesia yang bertindak sebagai saksi penandatanganan MoU dan beberapa pejabat Kemenkeu dan Kementerian Luar Negeri.
Pembentukan AIIB bertujuan mendukung konektivitas, integrasi, dan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan serta meningkatkan daya saing negara-negara Asia, di samping memenuhi gap pembiayaan infrastruktur yang tidak dapat dipenuhi oleh bank pembangunan multilateral lain.
Bagi Indonesia, pendirian AIIB penting untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur di dalam negeri, yang mencakup sektor energi, transportasi, telekomunikasi, pertanian dan infrastruktur pedesaan, sanitasi dan air bersih, perlindungan lingkungan, logistik dan perkotaan, dan sektor-sektor
Untuk mendapatkan voting right, Bambang berujar akan mengandeng tiga hingga empat negara tetangga. Mayoritas merupakan negara Asean di luar Singapura. Sementara, satu negara di luar Asean yang akan di ajak bergabung yakni Maldives. []
