Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat maksimal pada level 5,8% tahun ini, jauh lebih rendah dari target pemerintah 6,0% - 6,4%.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Puji Atmoko mengungkapkan sejumlah capaian ekonomi yang melambat sepanjang awal tahun ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah itu ikut terkoreksi.
"Situasinya memang sulit, karena secara nasional tekanan juga besar. Perkiraan kami pertumbuhan ekonomi Sumbar di kisaran 5,4%-5,8%," katanya kepada Bisnis.com, Senin (15/6/2015).
Menurutnya, masih ketatnya tekanan ekonomi yang ditandai dengan melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika, defisit neraca perdagangan, dan investasi yang melambat masih akan berlanjut sepanjang tahun ini.
Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Sumbar kuartal pertama 2015 mencatatkan pertumbuhan ekonomi Sumbar melambat atau hanya 5,46%.
Tertahannya pertumbuhan itu disebabkan rendahnya realisasi investasi dan konsumsi pemerintah. Adapun, konsumsi pemerintah hanya tumbuh 2,2% dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya.
Hal itu disebabkan karena baru disahkannya APBD di awal tahun, serta proses administrasi dan tender yang cukup panjang. Lambatnya konsumsi pemerintah itu terlihat dari realisasi belanja barang dan jasa Sumbar yang hanya mencapai 12,1%.
Realisasi yang rendah itu juga diikuti dengan meningkatnya simpanan giro pemerintah di perbankan. Sedangkan investasi juga melambat atau hanya 5% (y-o-y) yang ditopang dari rendahnya investasi sektor bangunan.
Padahal, kontribusi sektor itu mencapai 63% terhadap total investasi di Sumbar. Laporan itu juga mengkonfirmasi bahwa realisasi investasi asing hanya US$10 juta masih lebih rendah dibandingkan kuartal penghujung tahun lalu yang tercatat US$61 juta.
Sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) terealisasi Rp199 miliar di kuartal I/2015 masih lebih rendah dibandingkan kuartal keempat tahun lalu yang mencapai Rp314 miliar.
Puji menuturkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun ini bahkan lebih rendah dari realisasi tahun lalu 5,9%. Agar target pertumbuhan bisa terpenuhi, dia meminta pemerintah daerah meningkatkan investasi ke daerah itu, baik asing maupun PMDN.
Pemda juga diminta mematikan presedur pembasan lahan sehingga tidak menghambat masuknya investasi. []
