Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri farmasi multinasional tak yakin pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional mampu mengerek pertumbuhan yang diharapkan tumbuh 12% pada tahun ini.
Ketua Umum International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) Luthfi Mardiansyah mengatakan pada kuartal pertama tahun ini pertumbuhan industri farmasi hanya berkisar 0% atau bernilai sekitar US$1,25 miliar dolar.
“Untuk target yang 12%, saya tidak lihat ke depannya akan lebih bagus. Kami masih meraba-raba, apakah benar e-catalog bisa memacu pertumbuhan,” katanya kepada Bisnis, Selasa (26/5).
Direktur Eksekutif IPMG Parulian Simanjuntak mengatakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang bisa meningkatkan konsumsi obat dan berdampak pada meningkatnya volume produksi hingga 60%.
Namun di sisi lain, sistem tersebut membuat perusahaan farmasi harus menurunkan harga berkisar 50%.
Di samping itu, ada efek domino lain yang muncul dengan defisitnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga Rp3 triliun.
“Dengan peran obat sekitar 30% hingga 40%, bisa dikatakan Rp1 triliun itu tidak terbayar untuk obat. Rumah sakit tidak bayar ke distributor, distributor tidak tidak bayar ke industri, bisa saja industri tidak suplai,” katanya.
Parulian berharap pemerintah mengikutsertakan pelaku industri dalam membuat kebijakan. Dia mengatakan swasta memiliki peran 50% dalam 2,2% sumbangsih industri ini dalam GDP.
Jika sistem JKN memonopoli, peran swasta akan hilang. Hal ini dianggap akan menyulitkan pemerintah dalam jangka panjang.
