Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Soetarto Alimoeso mengakui ada kenaikan harga gabah di kalangan petani.
Menurutnya, hal itu terjadi karena kapasitas optimal penggilingan padi di Indonesia sudah melebihi ketersediaan gabah nasional sehingga para pengusaha beras menjadi berebutan gabah dari petani.
"Di Indonesia, saat ini ada 182.000 penggilingan padi, padahal, jumlah idealnya cukup 50.000 penggilingan dengan kapasitas dua ton per hari," katanya kepada Bisnis, baru-baru ini.
Para pengusaha penggilingan yang berebut gabah saat musim panen Maret lalu mendorong peningkatan harga gabah.Kenaikan harga beli gabah membuat petani cenderung menjual hasil panennya kepada pengusaha daripada kepada pemerintah.
Kondisi ini, secara tidak langsung, berdampak pada ketersediaan stok beras di Bulog. “Bulog sendiri pasti kesulitan, karena posisi beras sekarang ini dari penggilingan langsung ke pasar dan sebagian disimpan pelaku usaha beras karena dia punya langganan untuk diisi dalam tiga hingga empat bulan ke depan,” tuturnya.
Lebih lanjut, mengenai rencana pemerintah untuk membuka kembali keran impor beras, Soetarto menilai hal itu belum perlu. Menurutnya, posisi stok beras di masyarakat saat ini diprediksi masih mencukupi untuk kebutuhan jelang puasa. “Harusnya tidak perlu impor di Juni-Juli karena periode tersebut masih ada panen,” katanya.
Dia menuturkan, impor beras perlu dilakukan jika ada tiga dasar pertimbangan yang kuat yakni jumlah produksi yang kurang, harga tinggi dan stok tidak cukup. Namun mantan Direktur Utama Perum Bulog itu memandang tiga poin tersebut belum terlalu mengkhawatirkan.
Sebelumnya, rencana untuk impor beras ini disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai opsi bila cadangan beras nasional tidak memenuhi target. Impor beras itu juga demi menutupi kekurangan secara nasional yang diprediksi akan meningkat jelang puasa.
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyatakan Kementerian mempertimbangkan untuk melakukan impor beras sebagai langkah terakhir untuk menjaga kestabilan harga komoditas tersebut. “Impor itu opsi terakhir yang harus ditempuh untuk memperbesar stok minimal Bulog sebagai cadangan beras Pemerintah,” katanya akhir pekan lalu.
Pemerintah masih berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan impor pangan. Beberapa langkah yang akan diambil dalam waktu dekat untuk menjaga stabilisasi beras adalah melakukan audit data stok dengan kementerian terkait lainnya, khususnya stok beras di lapangan. Audit tersebut akan menjadi bahan untuk mengambil strategi yang tepat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
