Bisnis.com, JAKARTA—Keraguan investor atas arah kebijakan pemerintah mendorong yield obligasi pemerintah melejit ke level tertinggi 2015.
Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun sepanjang pekan lalu melejit 6,19% ke 8,140%, yield tertinggi sepanjang tahun ini.
Imbal hasil seri SUN yang sama mulai berbalik merosot 0,50% pada pukul 11.28 WIB hari ini meski masih berada di level 8,099%. Sepanjang tahun ini, yield SUN tenor 10 tahun telah naik 1,64%.
Ekonom dari Universitas Indonesia, Chatib Basri, mengatakan kenaikan imbal hasil SUN didorong oleh keraguan investor asing atas ketegasan pemerintah merealisasikan perubahan arah kebijakan fiskal.
Dia menjelaskan investor di pasar obligasi tidak terlalu terpengaruh oleh data pertumbuhan ekonomi seperti pasar saham.
Pemodal asing, yang merupakan 40% dari pemegang SUN terbitan RI, mencemaskan kerancuan sinyal dari Indonesia mengenai keseimbangan fiskal dalam APBN-P 2015.
“Ini berkaitan dengan premium risk-nya. Ada beberapa pertantaan dari pasar mengenai budget kita,” kata Chatib.
Chatib memaparkan ada 2 hal yang mendasari keraguan investor SUN asing. Kedua hal tersebut adalahketegasan pemerintah mengimplementasikan reformasi subsidi energi dan target pajak ambisius pemerintah.
Keraguan atas implementasi pencabutan subsidi premium timbul karena disparitas harga pertamax dan premium terhadap harga minyak mentah.
Harga minyak mentah jenis brent telah menguat 31,57% dari titik terendah tahun ini pada US$51,51/barel di 20 Januari 2015 ke level tertinggi 2015 di US$67,77/barel pada Rabu pekan lalu.
Pada sekitar periode yang sama, harga premium ‘hanya’ naik dari Rp6.600 menjadi Rp7.400 dan harga pertamax naik dari sekitar Rp8.000 menjadi sekitar Rp8.800.
Perkembangan harga BBM di Indonesia tersebut menimbulkan dugaan pemerintah RI kembali mengeluarkan dana untuk subsidi premium.
Investor juga meragukan pemerintah mampu menggenjot pajak untuk membiayai pengeluaran APBN-P 2015. Penerimaan pajak per 30 April 2015 baru mencapai Rp310,1 triliun atau 23,95% dari target Rp1.294,25 triliun.
Keraguan pada sisi penerimaan dan pengeluaran APBN tersebut menimbulkan spekulasi porsi pembiayaan akan digenjot untuk menutupi selisih fiskal yang sekaligus meningkatkan pasokan SUN di pasar.
“Saya dengar sendiri pertanyaan itu dari investor. Sebetulnya penting sekali pemerintah mengkomunikasikan soal subsidi ini enggak ada perubahan. Pasar itu kan dapat informasi yang tidak sempurna,” kata Chatib.
.JPG?w=300&h=221)
