Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Basuki Hadimuljono optimistis penyerapan anggaran hingga akhir tahun ini akan sesuai target.
Keyakinan Basuki disokong oleh 11 pejabat eselon I Kementerian PU-PR yang baru dilantik per 5 Mei 2015.
“Nomenklatur sudah rampung. Dengan adanya pejabat definitif, maka akan cepat bertindak dan mengambil keputusan,” katanya dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Kamis (7/5/2015).
Menurut Basuki, untuk mempercepat proses lelang, para kepala satuan kerja sudah diminta untuk tidak menunda proses lelang. Apalagi anggaran proyek infrastruktur sudah dicaikan sejak pertengahan April lalu.
“Diperkirakan pada Mei ini anggaran infrastruktur yang cair berkisar 15 sampai 20 persen,” tegas Menteri Basuki.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono, menambahkan bahwa berbagai proyek infrastruktur mulai bergerak di bulan Mei ini. Sebab, hingga 5 Mei kemarin, tercatat proses lelang paket proyek infrastruktur mencapai mencapai 80,1% atau senilai Rp. 68,4 triliun paket. Artinya, proyek infrastruktur yang belum dilelang tinggal Rp. 17 triliun (19,9%).
"Kalau sudah tanda tangan kontrak uang muka sudah bisa diambil, 15-20 persen dari nilai kontrak," kata Taufik.
Alokasi APBNP Kementerian PUPR untuk tahun ini naik sekitar 50% dibanding 2014, dari Rp78,71 triliun menjadi Rp118,54 triliun. Per tanggal 20 April 2015, progres penyerapan anggaran mencapai 2,41%, padahal targetnya setidaknya 11,07%.
“Hingga saat ini anggaran sudah terserap 4% atau Rp. 4,8 triliun, itu untuk belanja rutin dan perbaikan rutin,” jelas Taufik.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan optimismenya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan bergerak cepat sejalan dengan realisasi anggaran infrastruktur. Sebagaimana diketahui, pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%. Meski, data BPS menunjukkan di triwulan pertama 2015 ini angka pertumbuhan hanya 4,7%, namun Joko wIdodo yakin ekonomi masih bisa tumbuh 5,4%.
Terkait kelambatan penyerapan dana infrastruktur, dalam beberapa kesempatan Menteri Basuki menyebutkan, adalah biasa diawal tahun ada kelambatan penyerapan.
Khusus untuk Kementerian PUPR, selain karena adanya perubahan nomenklatur, juga masalah daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
"Karena perubahan nomenklatur dan orang-orangnya, di awal tahun ini, kami hanya boleh membelanjakan rutin, belanja pegawai. Aturannya memang bagitu," jelas Basuki.
Sementara itu, waktu efektif untuk pelaksanaan anggaran tinggal tujuh hingga delapan bulan lagi. Dengan demikian, untuk mengejar ketertinggalan, progres yang harus dicapai setidaknya Rp14,46 triliun per bulan, atau Rp. 578,45 miliar per hari.
Untuk mengejar target, Kementerian PUPR mengambil langkah sigap. Yakni dengan pembentukan satuan kerja, menambah alat dan sumber daya manusia (SDM), serta melakukan inovasi yang lebih banyak .
“Metode harus beda karena ekspektasi masyarakat semakin tinggi. Tidak ada lagi alasan untuk tidak berinovasi karena kita punya anggaran besar dan sangat didukung DPR Komisi V,” kata Basuki.
