Bisnis.com, JAKARTA – Target swasembada garam nasional yang ditetapkan pada akhir 2015 dinilai sulit tercapai jika koordinasi antarkementerian masih belum optimal.
Sekjen Koalisi Rakyat untuk Kesejakteraan Nelayan (Kiara) Abdul Halim menekankan perlunya koordinasi antarkementerian dalam hal pengelolaan garam nasional.
Saat ini, menurutnya, koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum terselenggara dengan baik.
“Ketiganya berbeda kewenangan dan seolah tanpa koordinasi,” ujarnya, Rabu (29/4/2015).
Selain itu, lanjutnya, diperlukan pula upaya pemberdayaan garam yang dimulai dari hulu hingga hilir.
Menurut Halim, target swasembada garam hanya dapat dicapai jika petani garam dilibatkan secara lebih jauh, sejak permodalan, teknologi, hingga pengolahan, pengemasan, dan pemasaran.
Pemerintah telah menetapkan roadmap swasembada garam nasional pada 2017, yang kemudian dipercepat menjadi akhir tahun ini.
Produksi garam nasional ditargetkan mampu menyentuh 4,6 juta ton yang terdiri atas garam rakyat sebanyak 3,2 juta ton dan PT Garam 1,4 juta ton.
Adapun, sepanjang 2014, realisasi produksi garam nasional mencapai 2,5 juta ton yang terdiri atas garam rakyat sebanyak 2,2 juta ton dan PT Garam sebanyak 350.000 ton.
