Bisnis.com, JAKARTA—Indonesia dan Thailand sepakat untuk tingkatkan kerja sama di bidang kelautan, khususnya penangkapan ikan secara illegal di perairan kedua negara atau illegal fishing.
Kesepakatan ini adalah salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha di sela sela Konferensi Asia Afrika 2015, Jakarta, Kamis (23/4).
“Rencananya, kedua negara akan membentuk kelompok kerja untuk membahas solusi illegal fishing dan kerja sama perikanan,” kata Kemlu dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2015).
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Jokowi menegaskan harapannya agar Pemerintah Thailand dapat meningkatkan perlindungan dan akses hukum bagi anak buah kapal Indonesia di Thailand.
Terkait isu perbatasan, keduanya juga sepakat untuk membahas kembali perundingan perbatasan maritim pada akhir April 2015 seperti yang telah disetujui oleh Menlu kedua negara di Bangkok, 1-2 April lalu.
Sementara itu, PM Thailand menyambut baik ajakan Jokowi untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi di Indonesia khususnya di sektor infrastruktur, energi terbarukan, pengolahan makanan dan pariwisata.
Perdagangan bilateral lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata 5,63% per tahun. Kedua negara akan meningkatkan kerja sama perdagangan melalui pertukaran teknologi dan budidaya produk produk pertanian.
Thailand merupakan investor ke-13 terbesar di Indonesia dengan nilai US$ 317,7 juta di 55 proyek. Bidang usaha yang menjadi fokus minat para investor Negeri Gajah Putih itu adalah pengolahan makanan, konstruksi, pasokan air, suku cadang mobil, produk kimia, pariwisata, perhotelan dan ritel/ mal.
