Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah diminta memperbaiki manajemen pola produksi tanaman cabai guna mengatasi fluktuasi harga cabai yang tiap tahun hampir pasti terjadi.
Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) Kabupaten Ciamis Jawa Barat Pipin Apilin mengatakan selama ini pemerintah lebih memperhatikan saat harga cabai naik, padahal di bulan-bulan tertentu harga cabai sempat turun.
Dia menjelaskan fluktuasi harga cabai memiliki ritme tersendiri, misalnya pada Desember hingga Februari hampir bisa dipastikan harga naik karena bukan musim panen. Sementara pada pertengahan tahun, harga cenderung turun karena pasokan dari petani cukup tinggi.
“Pada saat itu yang paling menderita justru petani. Lalu, di saat harga naik pun petani yang disalahkan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/4).
Oleh karena itu, pemerintah diharapkan bisa memperbaiki pola produksi tanaman cabai salah satunya dengan melakukan pemetaan wilayah produksi cabai.
“Dengan memperhatikan tingkat curah hujan, sebaiknya lahan produksi cabai tidak terpusat di satu wilayah saja. Sehingga di saat produksi cabai misalnya Ciamis gagal panen, produksi bisa diambil dari luar wilayah,” ujarnya.
Di samping perbaikan manajemen pola produksi, pihaknya pun meminta pemerintah memangkas tata niaga cabai untuk menjaga kestabilan harga. Pasalnya, selama ini produksi cabai dari tingkat petani bisasanya melalui bandar maupun tengkulak.
Akibatnya, harga kerap dipermainkan yang akhirnya menyalahkan petani karena harga cabai naik. Padahal, harga jual cabai di tingkat petani sangat rendah, meski harga di tingkat konsumen bisa mencapai dua kali lipat.
“Kami ingin tata niaga cabai diatur, yakni dari petani langsung ke pedagang,” ujarnya.
Dengan begitu, harga cabai di pasaran akan tetap stabil dan tidak dipermainkan bandar maupun tengkulak.
Adapun, produksi cabai di Ciamis pada kuartal I/2015 mencapai 3.000 ton dari luas lahan 200 hektare (ha), atau turun 14% dari periode yang sama pada tahun lalu sekitar 3.500 ton.
Penurunan produksi tersebut disebabkan karena pengaruh cuaca yang mendukung perkembangbiakan hama penyakit.
“Dari satu ha lahan, saat ini maksimal hanya menghasilkan 10 ton. Padahal sebelumnya bisa mencapai 20 ton per ha,” katanya.
Sementara itu, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar mengatakan pemerintah harus menetapkan harga patokan penjualan cabai guna menyangga produksi cabai yang berlebihan.
Entang beralasan patokan harga harus ditentukan karena biaya yang harus dikeluarkan untuk penanaman cabai cukup banyak mulai penyiapan lahan, bibit, plastik tatakan, pupuk, biaya pembasmian hama, hingga perawatan setiap 1 ha mencapai Rp20 juta.
"Upaya tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisasi kerugian petani akibat semakin merosotnya harga cabai," jelasnya.
Selain itu, pemerintah bisa membeli cabai langsung ke petani di saat harga sedang anjlok.
“Pemerintah sebenarnya bisa membeli cabai di saat kondisi harga sedang anjlok. Cabai tersebut nantinya dikeringkan dan dijual ke pasar industri,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
