Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hasil Audit BPKP, 63 PDAM di Indonesia 'Sakit'

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menargetkan pelayanan air minum di seluruh Indonesia mencapai 100% seiring dengan target MDGs, pada 2019.
Ilustrasi/JIBI
Ilustrasi/JIBI
Bisnis.com, PONTIANAK – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menargetkan pelayanan air minum di seluruh Indonesia mencapai 100% seiring dengan target MDGs, pada 2019.
 
Deputi BPKP Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto mengatakan saat ini, pelayanan air minum baru secara nasional mencapai 68,87% dan mengimbau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menyusun action plan kurun waktu 2 tahun untuk mengejar target Millenium Development Goals itu.
 
“Itu kondisi pelayanan air minum secara nasional, kalau secara perkotaan proporsi penduduk terhadap sumber air minum mencapai 75,29% dan penduduk di pedesan mencapai 65,91%,” kata Gatot di Pontianak, Selasa (14/4/2015).
 
Dengan demikian, pihaknya menilai penting melakukan kesepakatan dengan PDAM seluruh provinsi di Tanah Air termasuk kepada PDAM di Kalbar supaya rencana aksi itu memiliki target yang jelas termasuk penganggaran dan sumber daya manusia.
 
Gatot memaparkan BPKP membantu mengawal pencapaian target pelayanan air minum 2015-2019 itu berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. UM 1.11-MN/09 tanggal 7 Januari 2015 untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh PDAM.
 
Dari hasil yang diaudit pada 2013, sebanyak 334 PDAM seluruh Indonesia yang diaudit sebanyak 175 kinerja birokrasi sehat, 96 kurang sehat dan 63 sakit. “Pada 2012 dengan jumlah PDAM yang diaudit ada 164 PDAM yang sehat, 101 kurang sehat, dan 68 sakit. Pada 2011, dari 174 PDAM yang diaudit 150 sehat, 77 kurang sehat dan 47 sakit.”
 
Direktur PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak Affandi mengatakan PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak merupakan satu-satunya yang masuk kategori sehat dibandingkan dengan 12 kabupaten dan kota lainnya. “Kami ditunjuk sebagai koordinator untuk seluruh PDAM di Kalbar untuk memberikan dukungan dan peningkatan kinerja,” kata Affandi.
 
Dia mengutarakan jarak tempuh ke masing-masing kabupaten menjadi kendala BPKP melakukan penilaian. Oleh karena itu, dia berharap dengan kesepakatan bersama BPKP terhadap kinerja tingkat pelayanan air minum kepada masyarakat Kalbar mendekati harapan MDGs.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Yoseph Pencawan

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper