Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri untuk mencari jalan keluar dari sejumlah persoalan yang ada pada sektor perikanan dan nelayan di dalam negeri.
Dalam sambutannya di Kantor Presiden, Presiden Jokowi mengatakan dirinya menemukan beberapa persoalan pada sektor perikanan dan nelayan yang harus diselesaikan saat melakukan sejumlah kunjungan kerja ke daerah. Untuk itu, dirinya mengumpulkan sejumlah menteri terkait untuk mencari jalan keluarnya.
“Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan perikanan dan nelayan. Kemudian ada juga hasil pertemuan saya dengan para nelayan yang juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan,” katanya, Senin (13/4/2015).
Presiden Jokowi menuturkan dirinya juga ingin mengetahui kelanjutan dari pembentukan satuan tugas untuk menegakkan hukum pada aksi illegal fishing di dalam negeri.
Satuan tugas itu juga nantinya akan menyelesaikan dugaan perbudakan yang dilakukan oleh PT Pusaka Benjina Resources di Kepulauan Aru.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memang mengungkapkan sederet dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan asal Thailand tersebut.
Pelanggaran tersebut mulai dari dugaan pemalsuan dokumen, illegal fishing sampai perbudakan yang dilakukan kepada anak buah kapal asal Myanmar, Thailand, dan Kamboja.
Sementara itu, para nelayan yang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara sebelumnya memprotes larangan penggunaan cantrang untuk menangkap ikan.
Para nelayan menginginkan masa transisi paling tidak tiga tahun setelah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/2015.
Bahkan para nelayan itu mengaku sempat berdebat sengit dengan Susi di hadapan Presiden Jokowi. Bos Susi Air itu dianggap tidak memberikan solusi kepada nelayan yang kehilangan mata pencahariannya akibat larangan penggunaan cantrang.
.JPG?w=300&h=221)
