Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo diminta untuk angkat bicara mengenai semangat penghiliran industri, sehingga wacana terbukanya keran ekspor mineral tidak dilakukan.
Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies Marwan Batubara mengatakan Pak Presiden harus bersikap tegas terkait wacana dibukanya kembali ekspor bijih bauksit.
Sebelumnya, pemerintah telah menegaskan tidak relaksasi ekspor untuk wash bauksit dalam revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1/2014.
Beleid itu sudah direvisi melalui Peraturan Menteri ESDM No.8/2015 soal Perubahan atas Permen ESDM No.1/2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri yang telah diteken Menteri ESDM Sudirman Said pada 4 Maret 2015.
Pada beleid tersebut, tidak menyebutkan adanya perubahan Pasal 12 ayat 4 pada Permen ESDM No.1/2014 sehingga komoditas bauksit harus diolah menjadi sejumlah produk agar bisa diekspor.
Misalnya, smelter grade alumina yang memiliki kandungan aluminium lebih dari 98%, chemical grade alumina dengan kandungan aluminium lebih dari 90%, dan logam aluminium yang memiliki kandungan aluminium lebih dari 99%.
“Semangat Jokowi untuk menghadirkan kedaulatan bangsa terlihat dari tidak diberikannya tanah kita untuk kepentingan asing. Harusnya kita olah sendiri,” tuturnya saat dihubungi Bisnis, Senin (13/4).
Sementara itu, Direktur Logam Hilir Ditjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Budi Irmawan mengatakan upaya fasilitasi investasi memang harus ditingkatkan.
Selain itu, sinergi antarsektoral terkait implementasi perundangan wajib dilakukan.
“Harusnya dampaknya positif bagi kita, karena investasi datang,” tuturnya.
