Bisnis.com, BANDUNG - Kalangan nelayan di Jawa Barat meminta pemerintah pusat maupun daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan yang sudah ada sehingga dapat dijadikan pusat jual beli produksi kelautan dan perikanan.
Presidium Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Jabar Budi Laksana mengatakan mayoritas pangkalan pendaratan ikan (PPI) di kawasan itu belum tersentuh optimal oleh pemerintah.
Padahal, potensi perikanan tangkap baik di pantai utara maupun selatan Jabar sangat berlimpah.
"Sarana dan prasarana berupa infrastruktur dari pemerintah masih sangat kurang sehingga optimalisasi PPI belum maksimal. Semuanya butuh perbaikan dan perhatian lebih dari pemerintah," ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (8/4/2015).
Dia menjelaskan kurangnya infrastruktur yang memadai menyebabkan persaingan produksi ikan di Jabar kalah dengan impor.
Menurutnya, selama ini para nelayan melakukan penangkapan ikan masih menggunakan alat tradisional, sehingga hasil tangkapan masih rendah.
“Di satu sisi pemerintah ingin nelayan sejahtera, tapi di sisi lain belum ada sentuhan riil di lapangan. Jadi, harus ada solusi jangka pendek dan panjang untuk mengatasi masalah ini,” katanya.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jabar Ono Surono mengatakan mayoritas PPI dioperasikan secara swadaya oleh koperasi tanpa campur tangan pemerintah.
Menurutnya, sampai saat ini pemerintah belum banyak mengelola PPI dengan baik sesuai yang diatur pada peraturan menteri dan peraturan daerah.
"Pemerintah belum mampu menjalankan fungsi-fungsi yang dibutuhkan nelayan maupun stakeholder yang beraktivitas di perdagangan ikan," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
