Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada seluruh pemangku kepentingan menyusul berlakunya Perpres 30/2015.
Sebelumnya, pada 17 Maret Jokowi telah menandatangani Perpres 30/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana atas UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam perpres baru tersebut, terdapat sejumlah ketentuan tambahan bahwa swasta dapat dilibatkan dalam pendanaan pembebasan lahan dan juga seluruh proses pembebasan lahan dapat menggunakan ketentuan yang termuat dalam UU No. 2/2012.
Komite Tetap Sarana dan Prasarana Kadin Indonesia Bidang Infrastruktur Ngurah Wirawan mengatakan kalangan pengusaha pada umumnya masih belum nyaman dengan perpres tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu memperjelas pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan swasta.
“Bagaimana pun ini tanggung jawabnya APBN. Kami juga belum tahu sampai sekarang seperti apa tanggung jawab swasta,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Selasa (7/4/2015).
Selain itu, menurutnya pemerintah perlu memberi ketegasan melalui sejumlah kebijakan turunan untuk memastikan seluruh proses pembebasan lahan dapat berjalan baik sesuai peraturan yang baru.
Ngurah mengatakan pemerintah perlu menerapkan disiplin tata ruang melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian pelaksanaan pembangunan.
“Kalau tata ruang nasionalnya ada, tetapi tata ruang provinsi dan kabupten tidak ikuti, hasilnya akan tetap alot untuk penentuan lokasi pembangunan,” katanya.
