Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan fiskal untuk menekan defisit pada neraca jasa dan neraca pendapatan Indonesia pada Jumat (13/3).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan rapat maraton soal rupiah dengan Presiden Joko Widodo dimaksudkan untuk memastikan koordinasi berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
Sofyan menegaskan depresiasi rupiah yang tercatat sebesar 5,7% sejak Januari 2015 bersifat temporer.
"Presiden memperhatikan masalah yang kita hadapi ini. Secara umum koordinasi berjalan dengan bagus," tuturnya di Kantor Presiden, Rabu (11/3).
Sebagai antisipasi volatilitas rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kata Sofyan, pemerintah segera mengeluarkan paket kebijakan berupa insentif fiskal.
Paket insentif itu bertujuan untuk memperbaiki masalah defisit neraca transaksi berjalan Indonesia (current account deficit/CAD) yang dihadapi dalam 2-3 tahun terakhir. Utamanya dari sisi neraca jasa dan neraca pendapatan.
"Kemudian kita pemerintah Jumat akan koordinasi untuk melakukan reformasi struktural lebih lanjut. Untuk mengumumkan kebijakan ada PP tentang sistim insentif untuk meng-attack persoalan masalah CAD," kata Sofyan.
Salah satu bentuk insentif fiskal yang disiapkan pemerintah adalah diskon pajak penghasilan (PPh) atau tax allowance bagi perusahaan asing dan domestik yang melakukan reinvestasi sebagian labanya di dalam negeri.
"Kita intinya sediakan dulu insentifnya dan kita tunjukkan pemerintah juga ingin membantu penguatan rupiah melalui perbaikan current account defisit, itu sebenarnya yang paling pentingnya," ujar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro.
Bambang menambahkan kebijakan fiskal tersebut mengarah pada perbaikan CAD, terutama struktur neraca jasa dan keuangan. Dengan membaiknya CAD, kata Bambang, volatilitas nilai tukar rupiah yang disebabkan faktor eksternal relatif kecil.
"Kalau defisit CAD membaik, rupiah bisa mengalami perlemahan yang kecil, atau bahkan terapresiasi," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo menuturkan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla membahas cukup detail tentang neraca pembayaran Indonesia, mulai dari neraca perdagangan, neraca pendapatan, dan juga neraca jasa.
"Transaki berjalan berkembang ke tingkat yang lebih sehat. Surplus neraca barang pada 2015, ditambah dengan inisiatif paket April kami sambut baik," katanya.
