Bisnis.com, MEDAN—PT Pertamina (Persero) meminta pemerintah menyertakan aset bekas kilang liquified natural gas (LNG) Arun, agar dapat menakan harga jual gas ke konsumen.
Dwi Soetjipto, Direktur Utama Pertamina, mengatakan saat ini perseroan menyewa aset bekas kilang LNG Arun dari negara. Untuk itu, pihaknya akan membicarakan lebih lanjut dengan pemerintah, agar pengelolaan aset tersebut memberikan manfaat dalam mengoptimalkan penggunaan gas di dalam negeri.
“Kalau inginnya ya seperti itu [disertakan] barangkali, karena aset itu akan memberikan manfaat kepada Pertamina untuk berkembang lebih jauh,” katanya.
Dwi menuturkan penyertaan aset bekas kilang LNG Arun itu dapat menekan harga gas di konsumen, karena perusahaan dapat menghilangkan biaya sewa dari ongkos produksi. Dengan begitu, diharapkan industri lebih tertarik menggunakan gas, karena harganya yang lebih murah.
Sebelumnya, Gubernur Nangroe Aceh Darussalam juga meminta Presiden membantu pemerintah provinsi untuk dapat mengelola aset tersebut. Pasalnya, pemerintah daerah ingin membangun kawasan industri terpadu Arun, agar dapat menggenjot industri di wilayah tersebut.
Status Aceh sebagai daerah pasca-konflik, kata Zaini, membuat investor ragu untuk menanamkan modalnya di Bumi Serambi Mekah tersebut. Akibatnya, hingga kini angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh tergolong besar jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatra.
Presiden Joko Widodo sendiri menginginkan agar aset bekas kilang LNG Arun dikelola sebaik-baiknya, agar memberikan manfaat kepada masyarakat. Keberadaan terminal penampungan dan regasifikasi Arun, dianggap dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk mengembangkan industrinyandi Aceh.
Dengan adanya fasilitas tersebut, industri tidak perlu lagi mengkhawatirkan pasokan gas sebagai sumber energinya. Dengan begitu, industri juga dapat menekan biaya produksinya, karena gas memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar minyak dan batu bara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
