Bisnis.com, JAKARTA — Minimnya investor yang berminat untuk membangun ruas jalan tol Trans-Sumatra membuat pemerintah harus menugaskan PT Hutama Karya (Persero) untuk mengembangkannya.
Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan, mengatakan investor swasta tidak menganggap tol Trans-Sumatra sebagai proyek yang layak untuk dikerjakan. Hal tersebut membuat pemerintah menunjuk badan usaha milik negara (BUMN) mulai mengerjakan proyek yang diharapkan mampu menggenjot perekonomian Sumatra itu.
“Dari dulu pemerintah sudah menawarkan, tetapi tidak ada yang berminat, karena tidak visible. Makanya dilakukan oleh BUMN dulu,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3).
Bambang menuturkan nantinya BUMN dapat menggandeng investor swasta yang berminat, atau menyerahkan pengembangannya kepada swasta setelah jalan yol tersebut beroperasi untuk beberapa tahun.
Franky Sibarani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, mengatakan kepadatan penduduk di Sumatra menjadi salah satu pertimbangan yang membuat swasta enggan menggarap proyek tersebut.
“Kepadatan penduduk di Sumatra dan Jawa kan berbeda, sehingga hal itu mempengaruhi. Keramaian penduduk itu menjadi salah satu pertimbangan investor,” ujarnya.
Pemerintah sedang menggarap empat ruas yang menjadi bagian dari tol Trans-Sumatra, yakni Medan-Binjai, Palembang-Simpang Indralaya, Pekanbaru-Dumai, dan Bakauheni-Terbanggi Besar.
Keempat ruas tersebut diperkirakan akan menelan investasi hingga Rp58 triliun, sehingga BUMN yang mendapat penugasan untuk mengerjakannya harus menggandeng BUMN karya lainnya, memanfaatkan penyertaan modal negara, dan menggunakan pinjaman dari Bank Infrastruktur.
