Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Minta Pasokan Gas, Perusahaan Jerman Siap Bangun Pabrik di Papua

Perusahaan jasa industri asal Jerman, Ferrostaal, bakal berinvestasi dengan mendirikan pabrik di Provinsi Papua Barat dan mengharapkan persetujuan Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan suplai gas.
Ferrostaal menyediakan jasa industri di dua area, yaitu Projects (petrokimia, pabrik industri, tenaga solar), dan Services (peralatan, pemipaan, otomotif). /Ferrostaal
Ferrostaal menyediakan jasa industri di dua area, yaitu Projects (petrokimia, pabrik industri, tenaga solar), dan Services (peralatan, pemipaan, otomotif). /Ferrostaal

Bisnis.com, JAKARTA - Ferrostaal Equipment Solutions GmbH 2014, perusahaan jasa industri asal Jerman siap mendirikan pabrik di Provinsi Papua Barat, dan mengharapkan dukungan Pemerintah Indonesia untuk pasokan gas.

"Kami harapkan mendapatkan persetujuan alokasi gas pada pertengahan 2015," kata CEO Ferrostaal Klaus Lesker seusai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (3/3/2015).

Menurut dia, pabrik yang didirikan bergerak di bidang petrokimia yang sangat membutuhkan pasokan gas murni sebagai salah satu sumber energinya.

Ia mengemukakan Wapres menjanjikan akan membantu perusahaan tersebut untuk berkoordinasi guna mendapatkan suplai gas itu. Dengan investasi itu dinilai juga akan mendatangkan banyak lapangan kerja serta meningkatkan aktivitas perekonomian yang ada di Papua Barat.

Ferrostaal adalah perusahaan penyedia jasa industri dengan jumlah pegawai 4.400 orang di lebih dari 40 negara.

Ferrostaal menyediakan jasa industri di dua area, yaitu Projects (petrokimia, pabrik industri, tenaga solar), dan Services (peralatan, pemipaan, otomotif).

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (24/2) mengatakan, izin investasi harus keluar paling lambat 6 bulan. "Pokoknya paling lambat itu 6  bulan. Tidak boleh lebih dari 6 bulan, minimal sebulan," kata Jusuf Kalla.

Wapres juga mengatakan tiga kendala terbesar investasi di Tanah Air, yaitu infrastruktur yang belum memadai, bunga kredit tinggi, serta birokrasi berbelit.

Oleh karena itu, sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang digagas BKPM dinilai Wapres bisa menjadi solusi penyelesaian birokrasi berbelit dalam investasi. []


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Fatkhul Maskur
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper