Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan akan meminta jatah anggaran dari APBN yang dialokasikan untuk pendidikan.
Dalam APBN 2015, telah disepakati anggaran pendidikan sebesar Rp408,5 triliun atau setara dengan 20,59% dari total belanja negara.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan pihaknya membutuhkan anggaran tambahan untuk kebutuhan perencanaan percepatan penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) guna meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.
Dia menjelaskan, dana tersebut nantinya akan difokuskan untuk pendidikan, pelatihan kerja, dan pengembangan karir di tempat kerja, termasuk untuk kebutuhan pengembangan balai latihan kerja (BLK) yang dikelola oleh pemerintah.
“Komitmen investasi sumber daya manusia ini akan berjalan jika ada kebijakan di bidang politik anggaran, dengan mengalokasikan dana pendidikan yang sebesar 20% dari APBN itu,” kata Hanif, Selasa (24/2/2015).
Menurutnya anggaran untuk pendidikan bisa dialokasikan guna kebutuhan percepatan KKNI, yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat mengintegrasikan antara pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sugiyanto sepakat dengan rencana Kementerian Ketenagakerjaan tersebut untuk meminta dana tambahan yang berasal dari anggaran untuk pendidikan.
Sebab menurutnya, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN itu tidak hanya untuk kebutuhan Kementerian Pendidikan saja, namun juga untuk instansi lain yang turut melakukan kegiatan di bidang pendidikan atau pelatihan.
“Memang seharusnya ada anggaran tambahan, sehingga persiapan MEA lebih matang terutama di bagian pendidikan dan pelatihan pekerja,” katanya.
